Langgur, JejakInfo.id — Di tengah kekhawatiran akan maraknya tawuran pelajar, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memilih satu jalan yang diyakini lebih kuat dari sekadar penindakan: membangun karakter.

Pesan itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Raudah Arif Hanoeboen, saat berbicara di Taman Landmark Kota Langgur, Jumat (24/4). 

Baginya, sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat belajar, tetapi harus menjadi ruang aman. Tempat anak-anak tumbuh tanpa rasa takut.

“Semua harus bersinergi untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman,” ujarnya. 

Ia menekankan bahwa upaya ini tidak bisa berjalan sendiri. Kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepala sekolah, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat, disebutnya harus bergerak bersama.

Tawuran pelajar, menurut Raudah, bukan sekadar kenakalan remaja biasa. Ia melihatnya sebagai persoalan serius yang jika dibiarkan akan merusak masa depan generasi muda. Kekerasan, tegasnya, tidak pernah menyelesaikan masalah.

“Tidak ada masalah yang selesai dengan kekerasan. Yang tersisa hanya kepedihan,” katanya, dengan nada yang mengajak sekaligus mengingatkan. 

“Mari kita sudahi tindakan anarkis dan mulai membangun kebersamaan,” sambungnya.

Di tengah upaya itu, ia juga menyinggung capaian pembangunan daerah yang dinilai semakin merata. Kemajuan tersebut, katanya, perlu dijaga dan di situlah peran generasi muda menjadi penting. Mereka bukan sekadar penerus, tetapi juga penggerak perubahan.

“Generasi muda punya ide dan inovasi. Jika dikembangkan, banyak persoalan bisa diselesaikan. Kuncinya adalah persatuan,” ujarnya.

Langkah konkret pun disiapkan. Dinas Pendidikan berencana menggelar diskusi publik yang melibatkan berbagai organisasi kepemudaan, dari Cipayung hingga KNPI. Forum ini diharapkan menjadi ruang bertukar gagasan, tempat anak muda ikut menentukan arah pendidikan di wilayah kepulauan.

Dalam semangat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Maluku Tenggara mengangkat tema “Mengukir Adat Kei Menjadi Ilmu, Menenun Bakti bagi Ibu Pertiwi”. Tema ini bukan sekadar slogan, tetapi penegasan bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai lokal.

“Pendidikan tidak boleh lepas dari akar budaya. Anak-anak harus mengenal dan mengamalkan nilai luhur adat Kei,” kata Raudah.

Ia tak menutup mata bahwa masih ada pekerjaan rumah yang besar: pemerataan pendidikan, rendahnya literasi dan numerasi, hingga capaian standar pelayanan yang perlu ditingkatkan. Namun, di tengah keterbatasan, ia menolak pesimisme.

“Efisiensi bukan berarti melemah. Justru ini tantangan untuk berinovasi dan bekerja lebih optimal,” ujarnya.

Di Maluku Tenggara, upaya mencegah tawuran kini tidak lagi sekadar soal larangan. Ia bergerak lebih dalam, menyentuh cara berpikir, membentuk karakter, dan menanamkan nilai kebersamaan sejak dini. (ji4)