Jakarta, JejakInfo.id — Pemerintah Provinsi Maluku mendapat dukungan pembiayaan hingga Rp178,02 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di berbagai wilayah.

Kesepakatan pembiayaan tersebut resmi ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara PT SMI dan Pemerintah Provinsi Maluku di Kantor PT SMI, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Perjanjian ditandatangani Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. Pada kesempatan yang sama, turut ditandatangani Perjanjian Pengelolaan Rekening yang melibatkan PT SMI, Pemprov Maluku dan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang dihadiri Direktur Utama Syahrisal Imbar.

Pembiayaan tersebut diarahkan untuk membiayai 17 ruas jalan, satu jembatan provinsi, satu kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, serta empat kegiatan pembangunan infrastruktur pengaman pantai.

Bagi Maluku yang memiliki karakter geografis kepulauan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar persoalan fisik. Jalan, jembatan, irigasi dan pengaman pantai menjadi bagian penting untuk membuka akses masyarakat, memperlancar arus barang dan menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan, pembiayaan infrastruktur daerah memiliki peran penting dalam membuka keterisolasian wilayah sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi.

Menurut dia, pembangunan yang dilakukan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus mampu menciptakan konektivitas antara masyarakat dengan pusat pertumbuhan ekonomi, layanan dasar dan peluang ekonomi baru.

“Melalui pembiayaan ini, PT SMI ingin menjadi bagian dalam menghadirkan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Maluku,” ujar Reynaldi.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyebut dukungan pembiayaan tersebut menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tengah tantangan geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan.

Menurutnya, kebutuhan terhadap infrastruktur yang mampu menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya masih menjadi pekerjaan besar yang harus dijawab secara bertahap.

Karena itu, pembangunan jalan, jembatan, irigasi hingga infrastruktur pengaman pantai dinilai memiliki arti strategis dalam memperkuat konektivitas antardaerah.

“Kami berharap pembangunan tersebut dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, memperlancar mobilitas dan distribusi hasil produksi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Maluku,” kata Lewerissa.

Program tersebut juga menjadi bagian dari arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku 2025–2029, khususnya Misi 4 yang menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, transportasi dan telekomunikasi guna memperlancar konektivitas antarwilayah maupun intrawilayah.

Data pemerintah daerah menunjukkan, panjang jalan provinsi di Maluku mencapai sekitar 996,35 kilometer, sementara tingkat kelayakannya tercatat 54,79 persen per Januari 2026.

Karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan diarahkan tidak hanya untuk memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka akses menuju wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Infrastruktur tersebut juga ditujukan untuk menghubungkan sentra pertanian, perkebunan dan perikanan dengan pelabuhan, bandar udara, pusat pemerintahan serta fasilitas pelayanan dasar.

Dampak ekonomi dari pembiayaan infrastruktur itu pun diproyeksikan cukup besar. Kajian pembiayaan memperkirakan setiap tambahan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp1 berpotensi menciptakan output sekitar Rp1,73 dalam total perekonomian Maluku.

Dari sisi ketenagakerjaan, setiap tambahan 100 tenaga kerja yang terserap dalam pembangunan maupun operasional infrastruktur diperkirakan berpotensi menciptakan 157 tenaga kerja dalam keseluruhan perekonomian.

“Dampak tersebut berpotensi dirasakan oleh berbagai sektor ekonomi yang berkaitan erat dengan pembangunan dan peningkatan konektivitas wilayah,” papar Gubernur.

Sejumlah sektor diperkirakan akan ikut merasakan dampak dari bergeraknya pembangunan infrastruktur tersebut, antara lain konstruksi, pertanian tanaman pangan, ketenagalistrikan, perikanan, industri makanan dan minuman, perdagangan besar dan eceran, real estate, jasa pendidikan, pertanian hortikultura, serta jasa pertanian dan perburuan.

Dengan dukungan pembiayaan tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya memperbaiki akses antarwilayah, tetapi juga menjadi pengungkit aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai pelosok Maluku. (ji1)