Langgur, JejakInfo.id — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tak ingin setengah hati. Menjelang kedatangan Menteri Sosial Republik Indonesia pada 22–23 April 2026, seluruh kekuatan digerakkan untuk memastikan sebuah bakti sosial terintegrasi berjalan nyata dan menyentuh langsung kebutuhan warga.

Di ruang rapat yang dipenuhi keseriusan, Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, mengingatkan bahwa agenda ini bukan sekadar kunjungan pejabat pusat. Lebih dari itu, ini adalah ujian kesiapan daerah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ini harus dipersiapkan dengan matang. Semua perangkat daerah harus bergerak,” tegasnya, Senin (20/4).

Beragam program disiapkan dalam kegiatan besar ini. Dari operasi katarak yang ditunggu banyak warga, layanan kesehatan umum, penanganan disabilitas, hingga bantuan sosial dan pembaruan data kesejahteraan. Semua dirancang dalam satu gerak terpadu.

Operasi katarak menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah daerah didorong mengejar target sedikitnya 250 pasien. Angka itu bukan sekadar target, tetapi harapan bagi ratusan warga untuk kembali melihat dunia dengan lebih jelas.

Di sisi lain, layanan kesehatan yang disiapkan juga mencakup fisioterapi, penanganan kusta, donor darah, hingga pendampingan bagi orang dengan gangguan jiwa dan pasien HIV/AIDS. Khusus untuk kasus HIV/AIDS, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

Namun, bagi Bupati, persoalan tak berhenti di layanan medis. Ia menyoroti pentingnya ketepatan data penerima bantuan sosial. Tanpa data yang akurat, bantuan berisiko meleset dari sasaran.

“Validasi data itu kunci. Jangan sampai menimbulkan masalah di lapangan,” ujarnya mengingatkan.

Karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didorong mempercepat pembaruan data, termasuk persoalan administrasi seperti akta nikah yang kerap menjadi penghambat akses bantuan.

Rapat juga menyinggung persoalan lain yang tak kalah mendesak: tunggakan biaya pendidikan ratusan siswa yang nilainya menembus lebih dari Rp115 juta. Pemerintah memastikan persoalan ini tidak akan dibiarkan berlarut dan akan ditangani secara lintas sektor.

Sementara itu, berbagai persiapan teknis terus dimatangkan. Mulai dari penentuan lokasi kegiatan, pengaturan arus masyarakat, hingga koordinasi antara Maluku Tenggara dan Kota Tual agar pelaksanaan berjalan lancar tanpa hambatan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, momentum ini jauh lebih besar dari sekadar agenda dua hari. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat fondasi pelayanan sosial di daerah.

“Kunjungan ini harus memberi dampak. Bukan seremonial, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Hanubun.

Di tengah berbagai tantangan, Maluku Tenggara memilih bergerak. Bukan hanya menyambut tamu, tetapi memastikan setiap program yang hadir membawa perubahan nyata bagi warganya. (ji4)