Ambon, JejakInfo.id – Disiplin partai kembali diuji. Kali ini, sorotan tertuju pada Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin, yang resmi menerima Surat Peringatan I dan II setelah dua kali tidak menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) nasional yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Surat bernomor 0079.06/IN/DPP/II/2026 yang diterima media ini pada Selasa (24/2) menegaskan bahwa Bimtek bagi anggota DPRD bukan sekadar agenda seremonial.

Kegiatan itu disebut sebagai kewajiban yang harus diikuti seluruh legislator PPP guna memperkuat kapasitas dalam menjalankan fungsi representasi rakyat, pengawasan keuangan daerah, hingga memastikan kebijakan publik berjalan transparan dan akuntabel.

Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, bersama Wasekjen Jabbar Idris, dijelaskan bahwa DPP telah dua kali menggelar Bimtek Nasional. Kegiatan pertama berlangsung pada 29 September–1 Oktober 2025 di kawasan Ancol, Jakarta. Bimtek kedua digelar pada 13–15 Februari 2026 di Bali. Namun, pada dua kesempatan tersebut, Rovik tercatat tidak hadir.

Ketidakhadiran itu dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, khususnya terkait kewajiban anggota sebagaimana diatur dalam AD Pasal 11 ayat 1.

“Atas tindakan indisipliner tersebut, DPP Partai Persatuan Pembangunan memberikan teguran berupa Surat Peringatan I dan II,” demikian penegasan dalam surat tersebut.

Bagi DPP PPP, langkah ini bukan semata sanksi administratif. Surat peringatan disebut sebagai bentuk pembinaan sekaligus penegakan disiplin internal, agar seluruh kader terutama yang duduk di kursi legislatif tetap sejalan dengan instruksi dan garis organisasi.

Surat peringatan itu diterbitkan di Jakarta pada 1 Ramadhan 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Februari 2026. Sebuah penanda bahwa di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut, disiplin bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang harus dijalankan. (ji2)