Ambon, JejakInfo.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus bergerak meninggalkan pola lama dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah nyata itu ditunjukkan melalui penguatan transformasi digital dengan menggandeng Bank Maluku Malut untuk mempercepat sistem pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Maluku Tenggara dan Bank Maluku Malut di Balai Room Lantai 4 Kantor Pusat Bank Maluku Malut, Jalan Pattimura, Ambon, Senin (22/6).

Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi tata kelola keuangan daerah, sekaligus mempercepat penerapan sistem transaksi non-tunai yang dinilai lebih efisien, aman, dan transparan.

Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, menegaskan digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diwujudkan untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan di era modern.

Menurut Hanubun, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus didukung dengan sistem yang terintegrasi agar seluruh transaksi tercatat secara akurat dan langsung masuk ke kas daerah.

Dengan begitu, setiap rupiah yang masuk dapat dikelola secara maksimal untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Digitalisasi pembayaran menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, seluruh penerimaan daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Hanubun.

Ia menambahkan, transformasi digital ini tidak berhenti pada level kabupaten semata. Pemerintah daerah juga berkomitmen memperluas infrastruktur pendukung hingga ke wilayah kecamatan dan desa agar pelayanan publik semakin mudah diakses masyarakat.

Langkah ini, kata dia, sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar, menegaskan kesiapan pihaknya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung percepatan digitalisasi.

Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non-tunai akan membawa banyak manfaat, bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna layanan.

Selain mempermudah proses pembayaran, sistem elektronik juga dinilai mampu menekan potensi kebocoran penerimaan daerah serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

“Implementasi layanan elektronik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meminimalkan risiko kebocoran penerimaan, serta mendukung efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Syahrisal.

Kerja sama ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang terus didorong pemerintah pusat.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan, Maluku Tenggara kini bersiap memasuki era baru pengelolaan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi.

Harapannya, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah akan semakin meningkat, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan pada akhirnya bermuara pada satu tujuan utama: pembangunan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. (ji4)