Ambon, JejakInfo.id – Isu pengangguran di Indonesia kembali menjadi sorotan serius di tengah meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun. Di satu sisi, dunia pendidikan terus melahirkan sumber daya manusia yang semakin terdidik. Namun di sisi lain, ketersediaan lapangan kerja yang sesuai belum mampu mengimbangi laju tersebut. Fenomena inilah yang diangkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pattimura (Unpatti) dalam Seminar Nasional bertajuk “Paradoks Pengangguran di Indonesia”, yang digelar di Lantai III Gedung FEB Unpatti, Ambon, Senin (22/6).

Seminar nasional yang dikemas dalam bentuk kuliah umum itu menghadirkan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Kependudukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Madris, sebagai narasumber utama. Kehadirannya menjadi magnet tersendiri bagi ratusan mahasiswa, dosen, pimpinan fakultas, serta tamu undangan yang memadati ruang seminar.

Suasana akademik terasa hidup sejak awal kegiatan. Antusiasme peserta tampak dari keseriusan mereka mengikuti setiap sesi, terutama saat membahas persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa.

Dekan FEB Unpatti, Prof. Tedy C. Leasiwal, secara resmi membuka seminar tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum akademik biasa, melainkan ruang refleksi untuk melihat lebih dalam persoalan pengangguran yang terus menjadi tantangan, baik secara nasional maupun daerah.

Ia memperkenalkan Prof. Madris sebagai akademisi sekaligus pakar ekonomi kependudukan yang memiliki pengalaman panjang, baik di dunia pendidikan maupun dalam perumusan kebijakan publik.

“Ini menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk belajar langsung mengenai persoalan kependudukan dan ketenagakerjaan. Saya berharap kuliah umum ini dimanfaatkan sebaik mungkin dengan berdiskusi dan bertanya secara aktif kepada narasumber,” ujar Leasiwal.

Menurut Leasiwal, FEB Unpatti saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai pengembangan strategis. Mulai dari penguatan program studi, pembukaan program pascasarjana, rencana peluncuran program vokasi, hingga persiapan kelas internasional. Semua langkah tersebut diarahkan untuk memastikan lulusan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi realitas dunia kerja.

Ia menekankan bahwa persoalan pengangguran tidak bisa dilihat sebagai isu biasa. Dampaknya menyentuh banyak aspek kehidupan, mulai dari ekonomi rumah tangga hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagi Maluku, tantangan itu terasa semakin nyata. Keterbatasan sektor industri dan lapangan kerja formal masih menjadi hambatan utama dalam menyerap tenaga kerja produktif, termasuk lulusan perguruan tinggi.

“Pengangguran menjadi beban bagi pemerintah karena berdampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi tentu memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan warga,” katanya.

Dalam pemaparannya, Prof. Madris mengajak peserta memahami persoalan pengangguran dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa pengangguran bukan sekadar orang yang tidak bekerja, melainkan mereka yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya.

“Orang yang menganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun belum memperolehnya. Oleh karena itu, tidak semua orang yang tidak bekerja secara otomatis dapat disebut pengangguran. Ada konsep dan indikator khusus yang digunakan untuk mengukurnya,” jelas Prof. Madris.

Lebih jauh, ia menyoroti paradoks pengangguran yang kini dihadapi Indonesia. Menurutnya, semakin tingginya angka pendidikan masyarakat ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan peluang kerja yang tersedia.

Inilah ironi yang muncul. Ketika jumlah lulusan perguruan tinggi terus bertambah, pasar kerja justru belum sepenuhnya siap menampung mereka. Bahkan, banyak sektor usaha membutuhkan keterampilan yang berbeda dari kompetensi yang dihasilkan lembaga pendidikan.

Kondisi ini memunculkan jurang antara dunia pendidikan dan dunia industri. Akibatnya, tidak sedikit lulusan yang kesulitan menembus pasar kerja meskipun memiliki ijazah dan kualifikasi pendidikan yang tinggi.

“Persoalannya bukan hanya terbatas pada jumlah lapangan kerja, melainkan bagaimana menyelaraskan kebutuhan industri dengan kompetensi yang dimiliki para lulusan. Kurikulum pendidikan harus lebih selaras dengan kebutuhan dunia usaha, agar lulusan tidak mengalami kesulitan saat memasuki pasar kerja,” tegasnya.

Prof. Madris juga menyinggung fenomena lain yang cukup menarik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula ekspektasi terhadap jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan yang diinginkan. Hal ini membuat sebagian lulusan memilih menunggu pekerjaan yang dianggap ideal daripada mengambil pekerjaan dengan penghasilan yang lebih rendah.

Pilihan itu, menurutnya, turut menjadi salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik.

Diskusi berlangsung dinamis. Mahasiswa tampak aktif mengajukan pertanyaan, mulai dari kondisi ketenagakerjaan di Maluku hingga strategi menghadapi persaingan kerja di era modern.

Bagi para peserta, seminar ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis mengenai ekonomi dan ketenagakerjaan. Lebih dari itu, kegiatan ini membuka wawasan tentang pentingnya kesiapan diri, adaptasi, dan penguatan kompetensi agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Seminar nasional ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan pengangguran bukan semata soal kurangnya lapangan kerja. Lebih jauh, persoalan ini menuntut sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor industri untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat.

Melalui ruang dialog akademik seperti ini, FEB Unpatti berharap lahir gagasan-gagasan baru yang mampu menjawab paradoks pengangguran di Indonesia, sekaligus mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (ji6)