AMBON, JejakInfo.id – Dukungan terhadap langkah tegas Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk menutup aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak terus mengalir. Kali ini datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku yang menilai kebijakan tersebut sebagai keputusan berani demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat Pulau Buru.

Dukungan itu disampaikan langsung saat jajaran DPD GAMKI Maluku bertemu Gubernur Maluku di ruang kerjanya, Jumat (5/6). Pertemuan yang berlangsung hangat selama hampir dua jam tersebut dipimpin Ketua DPD GAMKI Maluku, Dr. Samuel Patra Ritiauw, M.Pd, didampingi Sekretaris DPD Prof. Dr. Fransina Latumahina, M.Si., IPU, serta Koordinator Wilayah Maluku DPP GAMKI, Dodi L.K. Soselisa.

Samuel Patra Ritiauw mengapresiasi kesediaan Gubernur menerima GAMKI di tengah padatnya agenda pemerintahan. Menurutnya, GAMKI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal berbagai program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Maluku.

"Kami tetap bersama pemerintah mengawal kebijakan dan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Harapan kami, berbagai persoalan sosial yang masih ada, seperti di Kariu dan Masihulan, juga dapat segera menemukan penyelesaian," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, GAMKI turut menyampaikan dukungan terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dikembangkan di Maluku, termasuk Maluku Integrated Port dan proyek gas raksasa Blok Masela.

Menurut Samuel, kehadiran proyek-proyek besar tersebut berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi Maluku, terutama bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas utama dalam proses perekrutan nantinya.

"Anak-anak daerah harus mendapatkan ruang dan kesempatan yang layak sesuai kemampuan dan kompetensi mereka. Selain itu, daerah-daerah di Maluku juga perlu diberdayakan agar dapat mengambil manfaat ekonomi dari proyek tersebut," katanya.

Penutupan Gunung Botak Dinilai Tepat
Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus dalam diskusi itu adalah kebijakan penutupan tambang emas ilegal Gunung Botak.

GAMKI menilai aktivitas pertambangan tanpa izin yang berlangsung selama lebih dari satu dekade telah meninggalkan kerusakan lingkungan yang serius, namun tidak memberikan kontribusi berarti terhadap pendapatan daerah.

"Kami mendukung penuh keputusan Gubernur menutup Gunung Botak. Selama 14 tahun aktivitas ilegal berlangsung, kerusakan lingkungan semakin parah sementara manfaat ekonominya bagi daerah sangat minim," tegas Samuel.

Selain menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, GAMKI juga melaporkan rencana pelaksanaan program "GAMKI Mengabdi" yang akan dipusatkan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada September mendatang.

Program tersebut akan diisi berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk kampanye "Maluku Damai" yang bertujuan memperkuat semangat persaudaraan dan menjaga stabilitas keamanan daerah.

Menurut GAMKI, keamanan dan kedamaian merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan Maluku di masa depan.

Gubernur: Kebijakan Tidak Populer, Tapi Harus Dilakukan

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan GAMKI kepada pemerintah daerah.

Ia menilai gerakan kampanye "Maluku Damai" yang akan dilakukan GAMKI merupakan langkah positif untuk memperkuat persatuan masyarakat.

Terkait penutupan Gunung Botak, Lewerissa menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan untuk mencari popularitas, melainkan demi melindungi masyarakat dan lingkungan Pulau Buru dari ancaman yang lebih besar.

Menurutnya, penggunaan merkuri dan sianida secara masif selama bertahun-tahun berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan kerusakan lingkungan yang sangat serius.

"Saya harus mengambil langkah tegas dan berani. Pro dan kontra adalah hal biasa dalam sebuah kebijakan. Tetapi tujuan utama saya adalah menyelamatkan tanah Buru dan masyarakat yang hidup di sana. Saya tidak ingin tragedi Minamata terjadi di Pulau Buru," tegas Lewerissa.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong hadirnya berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat ke Maluku, meski saat ini daerah menghadapi keterbatasan fiskal akibat pemangkasan transfer pusat.

Sejumlah program yang akan masuk ke Maluku antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kampung Nelayan Merah Putih, Kampung Penyangga Kampung Nelayan Merah Putih, hingga revitalisasi sekolah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga menjalankan program "Manggurebe Biking Bae Rumah" yang menargetkan perbaikan ribuan rumah tidak layak huni dalam lima tahun ke depan.

Blok Masela Segera Masuki Tahap Baru

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan bahwa proyek strategis Blok Masela diproyeksikan memasuki babak penting dalam waktu dekat.

Jika tidak ada kendala, groundbreaking proyek tersebut direncanakan berlangsung pada 18 Juni mendatang dan diharapkan dapat dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Lewerissa memastikan pemerintah akan terus mengawal kepentingan masyarakat terdampak tanpa mengabaikan kepastian investasi.

Ia kembali menegaskan bahwa tenaga kerja lokal harus menjadi bagian utama dalam pembangunan proyek tersebut. Untuk itu, pemerintah sedang memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan instansi terkait.

"Yang terpenting adalah mempersiapkan anak-anak Maluku agar siap bersaing dan mengambil peluang yang hadir dari proyek-proyek besar ini," katanya.

Di akhir pertemuan, Gubernur juga memastikan pembangunan rumah warga Kariu yang masih tersisa akan dilanjutkan pada 2027 melalui dukungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara persoalan lain, termasuk di Masihulan, tetap menjadi perhatian bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Kami tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan masyarakat. Semua tetap menjadi perhatian pemerintah, meskipun kita harus realistis dengan kondisi ekonomi saat ini," pungkasnya. (ji5)