Ambon, JejakInfo.id — Ketegangan yang sempat membara pasca-aksi ricuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura (Unpatti), Senin (2/3), belum sepenuhnya reda. 

Di ruang-ruang diskusi kampus hingga linimasa media sosial, opini berseliweran, tudingan saling berbalas. Di tengah suasana itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, Renno Patty angkat suara.

Dalam pernyataan yang disampaikan Rabu (4/3), ia berbicara lugas, bahkan bernada keras. Baginya, kampus bukan panggung sandiwara politik, bukan pula arena adu asumsi tanpa dasar.

“Kalau ada yang merasa paling tahu siapa salah dan siapa benar sebelum proses hukum berjalan, mungkin dia lebih hebat dari penyidik. Tapi kampus ini bukan ruang untuk asumsi liar,” ujarnya.

Ia menolak tegas upaya menyeret organisasi mahasiswa ke dalam pusaran opini yang belum tentu berpijak pada fakta. Menurutnya, tindakan segelintir oknum tak bisa serta-merta menjadi cap bagi lembaga.

“Jangan karena satu-dua orang, lalu lembaga ditarik masuk tanpa bukti. GMKI bukan organisasi jalanan tanpa aturan. Kami punya AD/ART, mekanisme etik, dan berdiri di atas nilai intelektualitas,” tegasnya.

Di tengah riuh narasi, ia juga menyoroti kemunculan “penunggang isu” setiap kali konflik kampus terjadi. Ada pihak-pihak, katanya, yang tampak lebih sibuk membangun persepsi ketimbang merawat suasana agar tetap teduh.

“Lucu kalau ada yang lebih semangat menyebar narasi dibanding menjaga perdamaian. Seolah-olah kerusuhan adalah komoditas,” sindirnya.

Bagi dia, Unpatti adalah kampus orang basudara, rumah bersama yang dibangun di atas nilai persaudaraan. Identitas itu, tegasnya, bukan slogan kosong. Ambon pernah melewati fase kelam konflik sosial; pengalaman itu seharusnya menjadi pengingat kolektif bagi generasi mahasiswa hari ini.

“Ambon ini kota yang pernah belajar mahal tentang arti damai. Jangan ada yang coba-coba memainkan isu dan memperkeruh keadaan,” katanya.

Upaya meredakan situasi sebenarnya telah ditempuh. Pada Sabtu, 28 Februari 2026, audiensi digelar dan difasilitasi pimpinan rektorat Unpatti. Hadir dalam pertemuan itu jajaran Kepolisian Daerah Maluku, Rektor Unpatti, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua I Sinode Gereja Protestan Maluku, serta perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam dan GMKI.

Dari forum itu, semua pihak sepakat: proses hukum atas insiden yang terjadi diserahkan sepenuhnya kepada aparat. Tidak ada ruang untuk pengadilan opini.

“Keputusan bersama sudah jelas. Proses hukum diserahkan kepada aparat. Maka semua pihak harus menghormati itu. Jangan mendahului, jangan menggiring,” ujarnya.

Ia juga mendorong pimpinan kampus bersikap tegas sekaligus merangkul. Tegas dalam menegakkan aturan, namun akomodatif agar persoalan tidak melebar menjadi konflik horizontal.

“GMKI siap berdiri bersama Rektor Unpatti untuk memastikan penyelesaian berjalan adil dan bermartabat,” katanya.

Kepada seluruh kader GMKI Cabang Ambon, ia memberi instruksi yang tak kalah tegas: fokus pada studi, jaga nama baik organisasi, dan jangan terpancing provokasi.

“Jaga kampus ini. Tertibkan diri, tertibkan ruang-ruang diskusi, dan jangan ikut dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum,” pesannya.

Peringatan juga ia tujukan kepada siapa pun yang mencoba menunggangi peristiwa ini demi kepentingan pribadi atau kelompok.

“Ini peringatan terbuka. Jangan main-main. Jangan tunggangi kasus ini demi popularitas sesaat atau kepentingan politik kecil-kecilan,” ucapnya.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan komitmen GMKI untuk menjaga stabilitas Unpatti sebagai rumah bersama.

“Kami akan menjaga dan menertibkan Unpatti. Tidak ada ruang bagi provokasi, tidak ada ruang bagi kepentingan sempit. Semua harus kembali pada hukum, pada akal sehat, dan pada semangat persaudaraan,” kuncinya. (ji5)