Dobo, JejakInfo.id — Ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan desa terpencil kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kepulauan Aru. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kepulauan Aru menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Aru, Senin (4/5/2026).

Sejak pagi, massa aksi membawa sejumlah poster dan menyampaikan tuntutan terkait pemerataan akses serta peningkatan kualitas pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

GMNI menilai pemerataan pendidikan di Kepulauan Aru belum berjalan optimal. Kondisi sekolah di sejumlah desa dinilai masih menghadapi persoalan serius, mulai dari keterbatasan tenaga pengajar hingga sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.

Koordinator lapangan aksi, Lajuda Gadil, dalam orasinya mengatakan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, masih terdapat sekolah di desa yang membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.

“Masih banyak sekolah di desa yang kekurangan guru, fasilitas belajar tidak memadai, bahkan ada yang nyaris terbengkalai. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

GMNI mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan, terutama di wilayah pelosok.

Salah satu perhatian utama mahasiswa adalah distribusi tenaga pendidik. Mereka meminta pemerintah memastikan guru tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga tersedia secara merata di desa-desa.

GMNI juga meminta adanya evaluasi terhadap kondisi pendidikan di desa, peningkatan anggaran yang tepat sasaran, serta penguatan pengawasan terhadap kinerja guru.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mahasiswa secara khusus menyoroti pemerataan tenaga pendidik di 117 desa yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Aru.

Bagi GMNI, pemerataan pendidikan bukan sekadar persoalan pembangunan gedung sekolah, tetapi juga menyangkut ketersediaan guru, kualitas proses belajar mengajar, fasilitas pendidikan, serta pengawasan agar pelayanan pendidikan benar-benar dirasakan anak-anak di pelosok.

Mereka mengingatkan, tanpa langkah konkret, kesenjangan layanan pendidikan antara wilayah kota dan desa berpotensi semakin lebar.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Adolof Pokar, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa.

Pokar mengakui masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama berkaitan dengan kemampuan anggaran.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen mendorong peningkatan kualitas pendidikan hingga ke wilayah desa.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian. Setelah menyampaikan tuntutan dan menyerahkan pernyataan sikap, massa GMNI membubarkan diri.

Aksi tersebut meninggalkan pesan yang jelas: pemerataan pendidikan di Kepulauan Aru tidak cukup hanya menjadi agenda dalam dokumen kebijakan.

Bagi mahasiswa, perhatian terhadap sekolah dan guru di pelosok harus diwujudkan melalui langkah nyata agar anak-anak di seluruh desa memiliki kesempatan pendidikan yang setara. (ji5)