Ambon, JejakInfo.id – Tekanan fiskal belum sepenuhnya reda. Namun, Pemerintah Provinsi Maluku memilih tidak larut dalam kekhawatiran. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,31 persen menjadi pijakan untuk menatap semester kedua 2026 dengan optimisme yang lebih terukur.

Angka pertumbuhan tersebut dinilai menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Maluku masih memiliki daya tahan, meski pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan berbagai tantangan pembangunan.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengatakan capaian ekonomi tersebut menjadi salah satu alasan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta seluruh jajaran pemerintahan tetap menjaga optimisme, sembari memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberi dampak kepada masyarakat.

“Dengan keberhasilan itu maka Pemerintah Provinsi Maluku, Gubernur Hendrik Lewerissa sudah mengarahkan semua kita di jajaran tetap optimis menuju ke semester kedua di tahun 2026 ini,” kata Kasrul.

Namun optimisme, menurut dia, tidak boleh berhenti sebagai slogan. Pemerintah harus mampu menerjemahkannya dalam program yang nyata, terukur, dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki efek ekonomi cukup besar adalah perumahan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di Maluku, jumlah penerima program tersebut mencapai sekitar 6.000 unit.

Program itu bukan sekadar membantu masyarakat memperbaiki rumah. Di balik pembangunan ribuan unit rumah, terdapat perputaran ekonomi yang melibatkan tenaga kerja, penyedia bahan bangunan, pelaku usaha lokal hingga sektor jasa.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku akan terus memantau perkembangan pelaksanaan BSPS agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas.

Selain sektor perumahan, pemerintah juga melihat sejumlah program nasional sebagai sumber pertumbuhan baru di daerah. Di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Kampung Penyangga Nelayan Merah Putih, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Ini semua pemicu-pemicu ekonomi baru untuk pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Maluku,” ujar Kasrul.

Rantai Ekonomi Baru dari Program Pemerintah

Kasrul menilai geliat ekonomi tidak hanya lahir dari program yang menggunakan anggaran pemerintah daerah. Program nasional yang digulirkan pemerintah pusat juga berpotensi menciptakan mata rantai ekonomi baru di Maluku.

Salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, penyedia bahan pangan dan berbagai sektor pendukung lainnya.

Jika rantai pasoknya mampu melibatkan pelaku ekonomi lokal, maka belanja program pemerintah dapat ikut menggerakkan perekonomian daerah.

Karena itu, meskipun sebagian program tersebut tidak secara langsung menggunakan APBD, pemerintah daerah tetap memiliki kepentingan untuk memastikan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait berjalan efektif.

“Daerah juga berkepentingan untuk melakukan koordinasi-koordinasi dengan pelaksana-pelaksana kementerian lembaga lainnya di kita,” jelasnya.

Menurut Kasrul, koordinasi tersebut menjadi penting agar program nasional yang masuk ke Maluku tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat disinergikan dengan agenda pembangunan daerah.

RUU Daerah Kepulauan Jadi Harapan Baru

Harapan terhadap penguatan ekonomi Maluku juga tidak hanya bertumpu pada program jangka pendek.

Pemerintah Provinsi Maluku melihat pembahasan RUU Daerah Kepulauan sebagai salah satu momentum penting bagi masa depan daerah-daerah kepulauan.

Maluku sebagai provinsi berciri kepulauan selama ini menghadapi tantangan pembangunan yang berbeda dengan wilayah daratan. Rentang geografis, biaya konektivitas dan distribusi, hingga pelayanan publik membutuhkan pendekatan kebijakan dan dukungan fiskal yang lebih sesuai dengan karakter kepulauan.

Kasrul menyebut mulai terlihat adanya political will pemerintah pusat terhadap kepentingan daerah kepulauan. Kerja-kerja politik untuk mendorong regulasi tersebut juga terus dilakukan, termasuk oleh Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan, Mercy Barends.

“Mudah-mudahan tahun ini juga bisa selesai,” katanya.

Bagi Maluku, lahirnya regulasi tersebut diharapkan bukan sekadar perubahan kebijakan, tetapi dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan fiskal dan percepatan pembangunan daerah kepulauan.

Hilirisasi Mulai Mengubah Arah Ekonomi

Di sektor investasi, pemerintah juga mulai melihat sejumlah titik terang.

Maluku tidak lagi hanya didorong sebagai daerah penghasil komoditas mentah. Pemerintah mulai mengarahkan investasi pada hilirisasi, sehingga komoditas lokal dapat diolah di daerah dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Sejumlah sektor mulai mendapat perhatian. Hilirisasi kelapa didorong di Elpaputih, hilirisasi sagu di Seram Bagian Timur, serta hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan.

Langkah tersebut dinilai penting karena selama ini sebagian besar komoditas daerah masih menghadapi persoalan nilai tambah. Ketika proses pengolahan dilakukan di daerah, peluang ekonomi yang tercipta pun diharapkan semakin besar.

Tidak hanya investasi yang masuk, tetapi juga lapangan kerja, aktivitas usaha masyarakat, kebutuhan jasa transportasi, perdagangan, hingga peluang tumbuhnya usaha-usaha baru di sekitar kawasan industri pengolahan.

Kasrul mengatakan perkembangan investasi dan hilirisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi Maluku sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi.

Di Tengah Tekanan Fiskal, Utang Tetap Dibayar

Optimisme pertumbuhan ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan fiskal.

Pemerintah Provinsi Maluku tetap melanjutkan pembayaran kewajiban kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang berasal dari tahun 2020.

Kasrul memastikan pembayaran utang tersebut tetap dialokasikan melalui APBD dan dilakukan secara bertahap.

“Tahun ini kita bayar sekali lagi, kemudian tahun depan sekali lagi dan selesai. Dengan masing-masing per tahun kurang lebih Rp136 miliar,” ungkapnya.

Kewajiban tersebut menjadi bagian dari tantangan fiskal yang harus dikelola secara hati-hati. Di satu sisi pemerintah harus memenuhi kewajiban yang telah ada, sementara di sisi lain ruang anggaran tetap dituntut untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam situasi seperti itu, pemerintah dituntut semakin selektif menentukan prioritas. Setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata terhadap masyarakat dan mampu ikut menggerakkan perekonomian.

Gubernur Minta Jajaran Tidak Kehilangan Optimisme

Di tengah berbagai tekanan tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa meminta jajaran pemerintah daerah tidak kehilangan optimisme.

Pertumbuhan ekonomi 5,31 persen menjadi modal penting. Namun, capaian itu harus dijaga dan ditingkatkan melalui kerja bersama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.

Bagi pemerintah daerah, semester kedua 2026 bukan sekadar periode melanjutkan program yang telah berjalan. Ini menjadi momentum untuk memastikan berbagai program nasional dan daerah benar-benar terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru.

“Karena itu Gubernur mengajak semua pimpinan OPD dan stakeholder untuk tetap optimistis menaikkan lagi kerja-kerja tim ekonomi,” pungkas Kasrul.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa di tengah tekanan fiskal, Maluku tidak boleh berhenti bergerak. Pertumbuhan 5,31 persen harus dijadikan pijakan untuk membangun kepercayaan diri, memperkuat koordinasi, menarik investasi, memperluas hilirisasi, dan memastikan denyut ekonomi benar-benar terasa hingga ke masyarakat di pelosok kepulauan. (ji2)