Ambon, JejakInfo.id — Menjaga keamanan Maluku tidak cukup hanya dengan meredam konflik ketika pecah. Upaya menjaga kedamaian harus dibangun sejak dini, dilakukan bersama, dan dilanjutkan dengan penegakan hukum yang tegas.

Pesan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat menghadiri Rapat Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang digelar Polda Maluku, Selasa (22/9/2026), di Lantai 2 Gedung A Polda Maluku.

Forum tersebut diinisiasi Polda Maluku sebagai ruang bersama untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antarelemen dalam menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, serta kondusivitas kehidupan masyarakat di Maluku.

Gubernur Hendrik Lewerissa menyambut positif pembentukan forum tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Maluku beserta jajaran yang telah menggagas wadah koordinasi lintas elemen tersebut.

Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan. Negara, kata dia, memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman.

“Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara,” ujarnya.

Gubernur kemudian menyoroti masih terjadinya konflik antarkampung di sejumlah wilayah Maluku. Menurutnya, setiap konflik harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah bersama seluruh unsur terkait, kata Hendrik, harus mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menghentikan konflik sekaligus mencegah munculnya kembali persoalan serupa.

Namun, ia mengingatkan bahwa membangun perdamaian tidak boleh berhenti pada kegiatan simbolis, ritual, atau seremonial.

“Pencegahan konflik harus benar-benar tertanam dalam nurani dan menjadi keyakinan masyarakat,” tegasnya.

Nilai persaudaraan, kerukunan, dan perdamaian, lanjut Hendrik, harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berbicara tentang perdamaian ketika konflik terjadi, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Di sisi lain, Gubernur memberikan apresiasi kepada Kapolda Maluku dan jajaran TNI yang selama ini dinilai cepat merespons dinamika keamanan di lapangan.

Menurutnya, kecepatan aparat turun langsung ke lokasi sangat penting untuk meredam eskalasi dan mencegah konflik meluas.

Tetapi, penyelesaian konflik tidak boleh berhenti setelah situasi kembali aman. Tahapan pascakonflik juga harus mendapat perhatian serius, terutama melalui penegakan hukum.

Gubernur menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, berkelanjutan, dan tidak diskriminatif, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

Penegakan hukum yang konsisten, menurutnya, diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya konflik dengan pola yang sama.

Tantangan keamanan Maluku, lanjut Gubernur, kini juga semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi dan media sosial.

Arus informasi yang begitu cepat memungkinkan sebuah isu menyebar luas dalam waktu singkat. Bahkan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan membuat informasi dapat direkayasa dan digunakan untuk memengaruhi perilaku masyarakat.

Karena itu, menjaga keamanan tidak lagi menjadi tugas satu institusi. Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media massa dinilai memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, pencerahan, sekaligus menjaga masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Gubernur menegaskan dukungannya terhadap Forum Koordinasi Keamanan Maluku. Ia berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi wadah formal yang rutin menggelar pertemuan, tetapi benar-benar menghasilkan koordinasi dan langkah konkret ketika menghadapi persoalan keamanan di tengah masyarakat.

“Forum ini harus bergerak nyata. Hukum harus menjadi panglima, dan seluruh elemen harus bersama-sama menjaga keamanan serta kerukunan masyarakat Maluku,” tandasnya. (ji2)