-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
JejakInfo.id 2026


Ambon, JejakInfo.id – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., mendorong perguruan tinggi di wilayah kepulauan mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi harus hadir sebagai kekuatan intelektual yang menghasilkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat kepulauan.
Pesan tersebut disampaikan Lewerissa saat memberikan sambutan pada Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (20/11/2026).
Deklarasi tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), anggota Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dari 10 provinsi kepulauan.
Hadir pula Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala LLDIKTI Wilayah XII, serta jajaran pimpinan Universitas Pattimura.
Di hadapan para pimpinan perguruan tinggi dan pemerintah daerah, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Universitas Pattimura dan seluruh pihak yang telah menginisiasi pembentukan konsorsium tersebut.
Menurutnya, bagi Maluku, deklarasi ini bukan sekadar agenda pertemuan antarkampus. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi momentum menyatukan pemikiran, kekuatan ilmu pengetahuan, dan langkah bersama untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan.
"Persoalan dan masa depan pembangunan kepulauan membutuhkan kesatuan pemikiran, kekuatan ilmu pengetahuan, serta tindakan bersama," demikian penegasan Gubernur.
Lewerissa menyoroti pendekatan pembangunan nasional yang selama ini dinilai masih cenderung berorientasi pada wilayah daratan. Padahal, daerah kepulauan memiliki karakteristik dan kompleksitas pembangunan yang berbeda.
Di wilayah kepulauan, laut bukan sekadar bentangan geografis. Laut merupakan ruang hidup masyarakat, jalur distribusi barang dan jasa, sumber pangan, sumber ekonomi, sekaligus penghubung antarpulau.
Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari tingginya biaya logistik, keterbatasan konektivitas antarpulau, minimnya infrastruktur, rentang kendali pemerintahan, hingga besarnya biaya pelayanan publik.
Karena itu, Gubernur menegaskan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih afirmatif dan berkeadilan bagi daerah kepulauan.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat perjuangan regulasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, termasuk menghadirkan kajian akademik yang komprehensif untuk memperjuangkan keadilan fiskal, pembiayaan pembangunan, dan pengakuan terhadap karakteristik wilayah kepulauan.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis untuk ikut memengaruhi arah kebijakan nasional melalui kajian ilmiah dan rekomendasi berbasis penelitian.
Secara khusus, Lewerissa berharap Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memberikan dukungan lebih besar kepada perguruan tinggi di wilayah kepulauan melalui kebijakan afirmatif, pendanaan yang proporsional, pemerataan fasilitas pendidikan dan riset, peningkatan kapasitas dosen, serta akses terhadap teknologi.
Ia bahkan berharap Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan dapat difasilitasi sebagai bagian dari agenda strategis nasional.
Selain memperjuangkan kebijakan afirmatif, Gubernur juga mengingatkan pentingnya mengakhiri pola kerja perguruan tinggi yang berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi, tenaga ahli, pusat penelitian, laboratorium, dan sumber daya intelektual. Namun, kekuatan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Pemerintah daerah membutuhkan dukungan kampus dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan berbasis data, pemetaan potensi wilayah, pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga evaluasi program pembangunan.
Sebaliknya, perguruan tinggi juga membutuhkan ruang agar hasil penelitian dan inovasi tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi dapat diterapkan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Lewerissa mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi membangun agenda riset bersama yang secara langsung menjawab kebutuhan pembangunan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Gubernur adalah belum optimalnya pengelolaan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan di 10 provinsi kepulauan.
Potensi perikanan tangkap, budidaya laut, rumput laut, pariwisata bahari, dan sumber daya pesisir dinilai sangat besar. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat setempat.
"Kita tidak boleh terus-menerus menjual sumber daya dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh daerah atau pihak lain," tegasnya.
Untuk itu, ia meminta perguruan tinggi mengembangkan riset terapan yang mendukung modernisasi perikanan, teknologi pengolahan hasil laut, pengembangan industri rumput laut, penguatan rantai dingin (cold chain), hingga pengembangan energi terbarukan berbasis potensi kelautan.
Menurutnya, ekonomi biru harus mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut.
Tidak hanya sektor kelautan, Gubernur juga menaruh perhatian pada pengembangan dan hilirisasi produk unggulan daerah. Maluku dan daerah kepulauan lainnya memiliki kekayaan komoditas pertanian, perkebunan, dan pangan lokal, seperti kelapa, pala, cengkih, sagu, ubi kayu, serta berbagai produk perikanan. Namun, potensi tersebut membutuhkan sentuhan inovasi dan teknologi agar mampu menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Lewerissa berharap perguruan tinggi membantu masyarakat dan pelaku usaha menjawab berbagai persoalan, mulai dari peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas produk, teknologi pengolahan, pemenuhan standar nasional, perluasan akses pasar, hingga pengembangan industri berbasis potensi lokal.
Ia menegaskan, pameran produk unggulan yang menjadi bagian dari rangkaian deklarasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pameran tersebut harus menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih konkret antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Gubernur ingin produk unggulan Maluku tidak hanya dikenal karena kekhasannya, tetapi juga memiliki standar mutu, daya saing, nilai ekonomi, serta kemampuan menembus pasar nasional maupun internasional.
Untuk memastikan konsorsium tidak berhenti pada deklarasi, Lewerissa mendorong sejumlah langkah konkret yang harus menjadi komitmen bersama.
Ia menekankan empat agenda utama, yakni pembangunan pusat riset dan inovasi bersama yang berfokus pada karakteristik daerah kepulauan; penyusunan riset prioritas yang terhubung dengan kebutuhan pemerintah daerah, terutama ekonomi biru, ketahanan pangan, energi terbarukan, perubahan iklim, dan pengembangan produk unggulan.
Selanjutnya, penguatan pendidikan vokasi, program magang, pertukaran mahasiswa, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar lulusan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan pembangunan daerah.
Agenda berikutnya adalah membangun kemitraan dengan dunia usaha dan investor agar hasil penelitian perguruan tinggi dapat dihilirisasi menjadi kegiatan ekonomi produktif.
Selaku Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Lewerissa memastikan pemerintah daerah dari 10 provinsi kepulauan membuka ruang kolaborasi yang lebih terstruktur dengan perguruan tinggi.
Ia juga mengingatkan agar kerja sama tersebut memberikan kesempatan yang setara bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta, termasuk kampus-kampus yang berada di kabupaten dan pulau-pulau jauh dari pusat pemerintahan.
"Mari kita jadikan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan ini sebagai rumah besar kolaborasi, tempat kita menyatukan pemikiran, keahlian, sumber daya, dan komitmen untuk membangun Indonesia dari wilayah kepulauan," ajaknya.
Menutup sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mewujudkan deklarasi tersebut. Ia berharap kesepakatan yang dibangun tidak berhenti sebagai komitmen di atas kertas, melainkan menjadi warisan pemikiran dan tindakan nyata bagi generasi mendatang.
Fredy Leiwakabessy: Kampus Harus Hadir sebagai Pusat Solusi
Sementara itu, Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia yang juga Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., menegaskan bahwa deklarasi tersebut merupakan momentum untuk meneguhkan komitmen bersama membangun wilayah kepulauan.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang seharusnya menempatkan laut sebagai penghubung, ruang kehidupan, dan sumber kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai pemisah.
Maluku, dengan 1.422 pulau kecil dan wilayah yang 92,4 persen berupa lautan, memiliki potensi kelautan, perikanan, dan rempah yang luar biasa.
Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada ketimpangan pembangunan, kebijakan yang cenderung berorientasi daratan, tingginya biaya logistik, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.
Karena itu, Fredy menegaskan perguruan tinggi harus keluar dari pola lama sebagai menara gading dan hadir sebagai pusat inovasi serta solusi bagi masyarakat kepulauan.
Menurutnya, pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia yang menyatukan perguruan tinggi dan pemerintah daerah dari 10 provinsi merupakan langkah strategis untuk memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus mendorong transformasi ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, konsorsium tersebut dibangun di atas empat pilar kolaborasi, yakni Archipelago Digital Classroom untuk pembelajaran lintas kampus, Consortium Bulk Purchasing untuk efisiensi pengadaan, Joint Lab Network dan Floating Research Lab untuk pemanfaatan fasilitas riset bersama, serta Global Climate Grant Procurement untuk memperluas akses terhadap hibah penelitian internasional.
Selain memperkuat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, KPTK Indonesia diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan berbasis pengetahuan.
Fredy juga menekankan pentingnya sinergi para rektor dan gubernur untuk mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan serta memperjuangkan Dana Khusus Kepulauan yang lebih berkeadilan.
Dukungan tersebut diperlukan untuk meningkatkan konektivitas, pelayanan dasar, pengembangan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia di wilayah kepulauan.
Ia mengingatkan bahwa kata konsorsium berasal dari bahasa Latin consors, yang mengandung makna kebersamaan nasib.
Semangat kebersamaan itulah yang harus diwujudkan melalui kesediaan untuk bersatu, berbagi sumber daya, dan bekerja bersama memajukan peradaban maritim Indonesia.
Kemendiktisaintek Apresiasi Pembentukan Konsorsium
Dukungan terhadap pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan juga disampaikan Tim Kerja Konsorsium, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Risbang Kemendiktisaintek, Fajar Sandi Prawoco.
Ia mengapresiasi terbentuknya konsorsium tersebut karena dinilai dapat memperkuat jaringan dan kerja sama antara seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di provinsi-provinsi kepulauan.
Menurutnya, kehadiran konsorsium diharapkan mampu memperkuat kolaborasi penelitian dan inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah kepulauan.
Dengan demikian, perguruan tinggi dapat saling melengkapi kepakaran, memperluas jaringan penelitian, dan menghasilkan inovasi yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Dr. Samuel Patra Ritiauw, S.Pd., M.Pd., dalam laporannya menyampaikan bahwa deklarasi konsorsium merupakan langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan arah kebijakan pembangunan nasional yang selama ini cenderung berorientasi daratan.
Melalui wadah tersebut, perguruan tinggi di daerah kepulauan diharapkan dapat menyatukan kekuatan riset, kepakaran, dan inovasi teknologi maritim untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan.
Konsorsium juga diharapkan memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pertukaran dosen dan mahasiswa, serta pemanfaatan infrastruktur pendidikan secara bersama.
Di sisi lain, kerja sama tersebut akan memperkuat posisi perguruan tinggi dalam mendorong kebijakan afirmatif kepada pemerintah pusat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
Samuel menjelaskan, persiapan deklarasi telah diawali melalui rapat koordinasi pada 6 Oktober dan 29 Oktober 2026.
Dalam rapat koordinasi kedua, Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia. Sementara Sekretaris Konsorsium dipercayakan kepada Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prof. Dr. Agung D. Syakti, S.Pi., DEA.
Rangkaian kegiatan deklarasi berlangsung pada 20–21 November 2026, diawali dengan pameran produk unggulan kepulauan yang melibatkan 68 pelaku UMKM di Lapangan Merdeka. Agenda berikutnya adalah diskusi publik bertema “Akselerasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Maluku Menuju Standarisasi Nasional yang Berkualitas dan Kompetitif.”
Melalui deklarasi ini, Maluku diharapkan menjadi salah satu simpul penggerak kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan pembangunan yang lebih adil, memperkuat ekonomi biru, serta mengoptimalkan potensi sumber daya wilayah kepulauan menuju Indonesia Emas 2045. (ji2)

