-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
JejakInfo.id 2026


Ambon, JejakInfo.id – Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, mengingatkan bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan tidak boleh sekadar menjadi slogan, deklarasi, atau formalitas penandatanganan komitmen. Komitmen antikorupsi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Hanubun saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Kamis (19/11/2026).
“Bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, pencegahan korupsi tidak boleh berhenti pada deklarasi, penandatanganan komitmen, ataupun pemenuhan dokumen administrasi. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Hanubun.
Menurutnya, praktik pencegahan korupsi harus dimulai sejak tahap perencanaan program, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pembangunan, hingga penyelenggaraan pelayanan publik.
Hanubun menilai, tanpa pengawasan yang konsisten dan sistem tata kelola yang transparan, komitmen antikorupsi berisiko hanya menjadi dokumen tanpa dampak nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Setiap program harus direncanakan secara matang, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Rakor yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Kehadiran Hanubun juga merupakan tindak lanjut atas undangan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang meminta seluruh kepala daerah menghadiri kegiatan tersebut secara langsung tanpa diwakilkan.
Dalam kesempatan itu, Hanubun turut menyoroti pentingnya pengawasan internal di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi harus menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan sehari-hari.
Dengan pengawasan yang berjalan konsisten, potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang berujung pada proses hukum.
“Penguatan tata kelola tersebut juga membutuhkan pengawasan internal yang konsisten, kepatuhan aparatur terhadap ketentuan, serta sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawasan,” ujarnya.
Hanubun juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak terjebak pada orientasi mengejar angka penyerapan anggaran semata.
Baginya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi sejauh mana anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah, katanya, harus digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan publik.
Ia menegaskan, upaya membangun pemerintahan yang bersih juga harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan Hanubun dalam forum tersebut menjadi pengingat bahwa pencegahan korupsi bukan pekerjaan seremonial ataupun tanggung jawab satu lembaga saja. Dibutuhkan keseriusan seluruh aparatur pemerintahan untuk memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan program pembangunan benar-benar dijalankan demi kepentingan masyarakat. (ji3)

