Ambon, JejakInfo.id — Upaya menjadikan Maluku lebih berdaulat di bidang pangan kian menemukan pijakan kuat. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui berbagai program dan bantuan Tahun Anggaran 2026 yang diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan nasional di wilayah kepulauan tersebut, Selasa (6/1).

Dukungan pemerintah pusat itu hadir dalam skala yang signifikan. Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian mengalokasikan program cetak sawah seluas 4.466 hektare di Maluku. Program ini tersebar di Kabupaten Maluku Tengah seluas 1.500 hektare, Kabupaten Seram Bagian Timur 1.966 hektare, serta Kabupaten Seram Bagian Barat 1.000 hektare, wilayah-wilayah yang selama ini menjadi tumpuan pengembangan padi sawah.

Tak berhenti di pembukaan lahan baru, penguatan juga dilakukan melalui optimasi lahan. Pemerintah pusat mengalokasikan studi dan perencanaan optimasi lahan seluas 5.600 hektare serta konstruksi optimasi lahan seluas 3.926 hektare. Fokusnya diarahkan pada empat sentra padi sawah utama di Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru.

Dari sisi infrastruktur, dukungan Kementerian Pertanian tampak menyentuh langsung kebutuhan petani. Bantuan meliputi pembangunan irigasi perpompaan sebanyak 196 unit, irigasi perpipaan 9 unit, jalan usaha tani sepanjang 3.500 meter, serta berbagai kegiatan penguatan irigasi tersier. Selain itu, dibangun pula dam parit, long storage, dan bangunan konservasi air di sejumlah kabupaten/kota sebagai langkah antisipatif menghadapi anomali iklim yang kian tak menentu.

Gubernur Hendrik Lewerissa menilai seluruh bantuan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri dalam mewujudkan kemandirian pangan.
“Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat strategis dalam mendukung upaya percepatan swasembada pangan nasional, khususnya di Provinsi Maluku,” ujar Lewerissa.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah kabupaten dan kota dalam memastikan program ini benar-benar berjalan di lapangan. Menurutnya, kesiapan lahan dan petani menjadi kunci agar setiap bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Saya berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menyiapkan lahan serta petani yang memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh bantuan yang dialokasikan dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menjelaskan bahwa rangkaian bantuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, terutama bagi komoditas pangan strategis seperti padi.

Ia menyebutkan, sebagian besar bantuan disalurkan langsung kepada petani melalui mekanisme swakelola, sehingga diharapkan penggunaannya lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi.

“Dengan mekanisme ini, bantuan diharapkan lebih efisien dan langsung dirasakan manfaatnya oleh petani,” kata Ilham.

Dinas Pertanian Provinsi Maluku, lanjutnya, akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar seluruh program berjalan sesuai ketentuan serta benar-benar membawa manfaat bagi petani dan masyarakat luas. Dari sawah baru hingga saluran irigasi, Maluku kini bersiap melangkah lebih mantap menuju swasembada pangan. (ji2)