Ambon, JejakInfo.id — Ancaman El Niño dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku. Sebagai daerah kepulauan yang bergantung pada kelancaran distribusi antarpulau, Maluku menghadapi tantangan menjaga ketersediaan pangan ketika kemarau berkepanjangan mulai menekan produksi pertanian dan pasokan sejumlah komoditas di pasar.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pemprov Maluku memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga stok bahan pokok, mengendalikan harga, dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah ancaman perubahan iklim.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, mengatakan dampak kekeringan akibat El Niño harus diantisipasi sejak dini. Begitu pula potensi kabut asap akibat karhutla yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat hingga jalur distribusi pangan.

Menurutnya, kekeringan berpotensi mengurangi ketersediaan air dan menekan produktivitas pertanian, mulai dari komoditas pangan pokok, cabai, sayuran, hingga ketersediaan pakan ternak. Sementara itu, karhutla bukan hanya mengancam lahan pertanian, tetapi juga berpotensi menghambat transportasi laut dan udara yang menjadi jalur penting pengiriman bahan pangan ke berbagai pulau di Maluku.

“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” ujar Inawati.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemprov Maluku menyiapkan sejumlah langkah, antara lain memperkuat cadangan pangan daerah, memastikan kelancaran distribusi antarpulau, serta memantau perkembangan harga kebutuhan pokok.

Ketersediaan beras dan komoditas pangan strategis lainnya menjadi perhatian utama. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, penyedia jasa transportasi, dan instansi terkait agar pasokan tetap tersedia serta pengiriman ke wilayah yang membutuhkan dapat berjalan lancar.

Langkah ini penting mengingat keterlambatan pasokan dapat berdampak langsung terhadap harga pangan, terutama di pulau-pulau kecil yang memiliki keterbatasan akses distribusi.

Selain menjaga stok dan jalur pengiriman, Pemprov Maluku terus memantau harga komoditas strategis. Gerakan Pangan Murah (GPM) juga disiapkan sebagai salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.

Pemerintah turut mendorong pemanfaatan pangan lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung. Diversifikasi pangan dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat Maluku.

Salah satu komoditas yang kini menjadi perhatian adalah cabai rawit. Kemarau berkepanjangan telah berdampak pada berkurangnya produksi cabai lokal di sejumlah daerah sentra, termasuk Kabupaten Buru dan Pulau Seram.

Kondisi tersebut membuat pasokan cabai semakin terbatas, sementara kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Untuk mengatasi persoalan ini, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dalam memfasilitasi distribusi pangan, terutama cabai rawit.

Inawati menjelaskan, pasokan dari luar daerah diupayakan untuk membantu menutup kekurangan produksi lokal dan memenuhi kebutuhan pasar.

“Jadi, saat ini kami sementara melakukan kolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan, terutama komoditas cabai. Cabai lokal semakin berkurang di daerah sentra seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, sehingga komoditas ini akan didatangkan dari luar daerah,” jelasnya.

Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan cabai sekaligus meredam tekanan kenaikan harga yang dirasakan masyarakat.

Pantau Karhutla dan Kualitas Udara

Di tengah upaya menjaga pasokan pangan, Pemprov Maluku juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak karhutla.

Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kesehatan diperlukan untuk memantau titik panas (hotspot), perkembangan kualitas udara, serta potensi dampak kebakaran terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Langkah ini diharapkan memungkinkan pemerintah merespons lebih cepat apabila kondisi cuaca dan karhutla mulai mengganggu kehidupan warga maupun distribusi kebutuhan pokok.

Inawati mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar turut menjaga stabilitas pasokan pangan, memanfaatkan sumber pangan lokal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.

Menurutnya, menghadapi ancaman perubahan iklim membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah, pelaku distribusi, dan masyarakat perlu bergerak bersama agar ketersediaan pangan tetap terjaga, harga kebutuhan pokok terkendali, dan pasokan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pulau-pulau kecil.

Melalui berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemprov Maluku berharap ketahanan pangan daerah tetap terjaga meski menghadapi tekanan kemarau berkepanjangan dan potensi gangguan akibat karhutla. (ji3)