Ambon, JejakInfo.id — Pernyataan-pernyataan bernada provokatif belakangan ramai beredar di media sosial dan grup WhatsApp di Maluku. Video dan narasi yang memicu perdebatan itu disebut-sebut berasal dari pemilik akun TikTok @sentermaluku, yang kerap melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah pejabat daerah.

Kali ini, sasaran kritik tersebut diarahkan kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Situasi ini memantik respons keras dari Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku, Faisal Syarif Hayoto.

Menurut Hayoto, upaya memprovokasi masyarakat dengan menyerang pejabat daerah, apalagi dengan narasi yang menyentuh isu sensitif, hanya menunjukkan sempitnya cara berpikir pihak-pihak yang melakukannya.

“Orang Maluku sudah tidak bodoh seperti kemarin. Kita sudah belajar dari masa lalu,” tegas Hayoto kepada awak media.

Putra Negeri Laimu itu mengingatkan bahwa masyarakat Maluku pernah mengalami konflik horizontal yang menyisakan luka mendalam. Karena itu, ia menilai upaya menghidupkan kembali sentimen agama atau memecah belah masyarakat sangat berbahaya.

“Kita pernah diadu domba antar orang basudara dan semua sengsara. Keledai saja tidak jatuh ke lubang yang sama, apalagi kita manusia,” ujarnya.

Hayoto juga mencurigai adanya motif tertentu di balik narasi yang berkembang di media sosial. Ia menilai tudingan yang mencoba membangun kesan adanya “pilih kasih bermuatan agama” terhadap Gubernur Maluku patut dipertanyakan.

Lebih lanjut, Hayoto meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan yang telah dilayangkan Gubernur Hendrik Lewerissa terhadap oknum atau kelompok yang diduga menyebarkan provokasi tersebut.

Ia menegaskan bahwa demokrasi memang menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kebebasan itu tidak boleh disalahgunakan hingga merusak keharmonisan sosial dan mengganggu stabilitas daerah.

“Kalau sudah keluar dari substansi kritik dan justru merusak kehidupan bermasyarakat serta kondusivitas pemerintahan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Hayoto mengajak masyarakat Maluku untuk tetap menjaga persaudaraan dan tidak mudah terprovokasi.

“Beta harap masyarakat Maluku tetap baku keku, jang baku kuku. Gubernur baru memimpin sekitar satu tahun, mari beri kesempatan untuk bekerja bagi daerah ini,” katanya.

Menurut Hayoto, masyarakat tetap memiliki hak untuk menilai kinerja pemerintah. Namun, penilaian itu sebaiknya disampaikan melalui cara-cara demokratis yang sehat, bukan dengan provokasi yang berpotensi memecah persaudaraan di Maluku. (ji1)