Ambon, JejakInfo.id — Anggota DPRD Maluku Tengah, Hidayat Samalehu, tidak menahan kritiknya. Dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025, Rabu malam (8/4), ia “menggedor” Bupati Zulkarnain Awat Amir alias Ozan, menuntut evaluasi terhadap pimpinan OPD pengumpul Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai tidak maksimal.

Politisi Partai Demokrat ini menyoroti tren PAD selama dua tahun terakhir yang dianggap stagnan. Target yang ditetapkan sering tidak tercapai, sementara optimisme awal dalam perencanaan tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.

“Artinya kinerja OPD tidak maksimal,” tegas Hidayat.

Tidak hanya itu, ia meminta Bupati Ozan berani mengambil langkah tegas: melakukan evaluasi, bahkan pergantian, terhadap pimpinan OPD yang tidak produktif.

Menurut Hidayat, cara pengumpulan PAD lewat pajak dan retribusi masih manual, sehingga berpotensi bocor dan merugikan daerah.

“Fraksi Partai Demokrat meminta Bupati segera melakukan perbaikan. Pimpinan OPD yang tidak maksimal harus diganti. Sudah saatnya Bupati objektif menilai persoalan ini,” ujarnya.

Hidayat juga menyoroti ketimpangan anggaran antar-OPD. Ada yang terlalu besar, ada yang minim, bahkan OPD pengumpul PAD kadang “sakit-sakitan” dalam hal anggaran.

Ia menyarankan digitalisasi proses pajak dan retribusi untuk menekan potensi kebocoran.

Di luar persoalan PAD, Hidayat menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kondisi talud penahan ombak di Negeri Haya. Infrastruktur ini menurutnya sudah kritis dan berpotensi menimbulkan korban jiwa jika tidak segera diperbaiki.

“Sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan Tehoru, Teluti, dan Banda, saya minta perhatian Pak Bupati. Jangan sampai ada korban jiwa karena kelalaian,” pungkasnya. (ji5)