JejakInfo.id — Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menggelar Konsultasi Study Gerejawi ke-3 menjelang Sidang Sinode Tahun 2025.

Kegiatan berlangsung di Gedung Gereja Pniel Jemaat GPM Wayame Klasis Pulau Ambon Utara, Minggu (24/8) dihadiri MPH Sinode GPM, para pimpinan klasis se-Maluku dan Maluku Utara. Turut hadir pula Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Lewerissa, Sekot Ambon Robby Sapulette.

Dalam sambutan Gubernur Hendrik Lewerissa yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Maluku, Samuel Huwae mengatakan, konsultasi ini dipandang sebagai wujud nyata dari tradisi gerejawi yang kuat dalam GPM, dimana setiap keputusan penting didahului dengan kajian yang mendalam, refleksi teologis dan pertimbangan pastoral yang matang.

Patut disadari, kata Gubernur, bahwa di tengah dinamika kehidupan masyarakat Maluku dan bangsa Indonesia, gereja memiliki peran sentral dalam memberikan pencerahan rohani, penguatan moral, serta mendorong terwujudnya kehidupan yang adil, beradab, toleran dan berdamai sejahtera.

Ia menyebut, konsultasi ini bukan hanya ruang akademis dan rohani, tetapi juga wadah untuk menegaskan kembali identitas GPM sebagai gereja yang hidup, melayani dan bersaksi di tengah-tengah dunia yang terus berubah.

"Kita patut bersyukur bahwa sejak berdirinya, GPM telah menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah daerah ini. GPM tidak hanya melayanu soal moralitas dan kerohanian, tetapi juga telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, termasuk pemeliharaan nilai-nilai toleransi berbasis kearifan lokal seperti pela gandong, ain ni ain dan banyak lagi yang menjadi simbol kerukunan dan persaudaraan sejati katong orang Maluku," paparnya.

Gubernur menegaskan, dalam banyak kesempatan pemerintah daerah melihat GPM sebagai mitra strategis dalam membangun Maluku. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah "Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 20245" yang dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan atau lebih dikenal sebagai Sapta Cita.

Oleh karena itu, Gubernur menitipkan dua hal yang perlu dijadikan bahan refleksi antara lain: penguatan peran gereja di tengah perubahan sosial dan pelayanan sosial-ekonomi yang memberdayakan.

Dunia terus berubah. Teknologi digital, globalisasi, dan pergeseran nilai membawa dampak besar bagi kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bergereja, khususnya dalam jemaat-jemaat.

"Suka atau tidak suka, gereja harus merumuskan pelayanan yang lebih adaptif, responsif dan kontekstual, namun tetap berlandaskan pada kebenaran Firman Tuhan. Ini saatnya menghadirkan model pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan zaman, tanpa kehilangan jati diri kekristenan kita," pesannya.

Ia mengungatkan, gereja (GPM) harus terus mengembangkan diakonia yang transformatif, bukan sekadar datang dan memberi bantuan, tetapi juga memberdayakan umat agar peka terhadap perubahan sosial, cepat membaca peluang, sehingga mampu mandiri secara sosial-ekonomi. Program-program pelatihan keterampilan, unit usaha jemaat, atau UMKM berbasis komunitas dapat menjadi wujud pelayanan yang nyata.

"Gereja yang kuat adalah gereja yang berpikir, berdoa dan bertindak demi kemuliaan Tuhan," pungkasnya. (ji3)