Dobo, JejakInfo.id — Camat diminta tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan. Mereka juga dituntut menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan pelayanan kepada masyarakat benar-benar dirasakan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kepulauan Aru, Yosep Lakesjanan, menegaskan posisi camat sangat strategis dalam melakukan pengawasan, fasilitasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa.

Peran tersebut semakin penting di tengah berbagai program unggulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang kini diarahkan langsung ke desa. Di antaranya program pengembangan 10 juta pohon kelapa serta pengembangan Website Desa sebagai sarana informasi dan promosi potensi masing-masing desa.

Menurut Yosep, camat merupakan pihak yang berada paling dekat dengan pemerintahan desa sebelum persoalan ditangani oleh pemerintah daerah melalui Dinas PMD.

“Fungsi pengawasan pemerintahan desa, sebelum masuk pada ranah pemerintah daerah melalui Dinas PMD, ada peran strategis camat untuk melakukan pengawasan, fasilitasi, pembinaan dan sebagainya,” ujarnya.

Ia menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada optimalnya fungsi pembinaan di tingkat kecamatan.

“Dan diharapkan berjalan efektif, berdaya guna dan berhasil guna,” katanya.

Yosep juga menyinggung sorotan masyarakat terhadap kinerja sejumlah kepala desa belakangan ini.

Menurutnya, persoalan yang muncul di desa semestinya terlebih dahulu mendapat perhatian dan pembinaan dari camat sebagai unsur pemerintahan yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan di wilayah kecamatan.

Jika persoalan tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, Dinas PMD akan mengambil langkah lebih lanjut. Bentuknya dapat berupa pemanggilan, pembinaan, hingga teguran, terutama apabila terdapat laporan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun, pengawasan langsung ke desa sepanjang tahun ini belum dapat dilakukan secara maksimal.

Yosep mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala Dinas PMD untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara langsung ke sejumlah desa.

Karena itu, laporan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi penting bagi pihaknya untuk mengetahui kondisi pelayanan pemerintahan di desa.

“Kami selalu berkoordinasi dengan camat ketika ada laporan masyarakat mengenai pelayanan pemerintahan yang tidak berjalan. Jika diperlukan, kami juga menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati untuk mendapat tindak lanjut,” jelasnya.

Ia pun meminta para camat memperkuat koordinasi dengan Dinas PMD dan pemerintah desa. Menurutnya, kerja sama tersebut penting agar setiap persoalan di desa dapat segera diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Dirinya berharap seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa menjalankan perannya secara maksimal, sehingga program pemerintah daerah maupun pelayanan publik dapat benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kepulauan Aru. (ji5)