Rektor Unpatti yang juga Ketua KPTK, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., berpose dengan pemateri dalam Diskusi Kolaborasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan (KPTK) bersama Pemerintah Daerah, Sabtu (21/11). (Ist)

Kampus Kepulauan Bersatu, Desak Pemerintah Pusat Segera Sahkan RUU Daerah Kepulauan

27

Ambon, JejakInfo.id — Perguruan tinggi di wilayah kepulauan tidak boleh terus berada di pinggiran pembangunan nasional. Pemerintah pusat dituntut memberikan perhatian dan keberpihakan nyata agar daerah-daerah kepulauan memiliki kesempatan yang setara dalam membangun sumber daya manusia, memperkuat pendidikan tinggi, dan mengoptimalkan potensi ekonomi maritim.

Pesan tersebut mengemuka dalam Diskusi Kolaborasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan (KPTK) bersama pemerintah daerah dengan tema “Kolaborasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Bersama Pemerintah Daerah Membangun Ekonomi Biru Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerintah Daerah”.

Kegiatan yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (21/11/2026), menjadi ruang bagi kalangan akademisi untuk merumuskan langkah bersama dalam memperkuat pembangunan daerah kepulauan, sekaligus mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Sekretaris KPTK yang juga Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prof. Dr. Agung D. Syakti, S.Pi., DEA, menegaskan bahwa perguruan tinggi harus mengambil peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada kemampuan bangsa mengelola dan mengembangkan potensi maritim. Laut tidak boleh hanya menjadi slogan dalam pembangunan nasional, tetapi harus benar-benar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.

“Bangsa ke depan memang ada di laut. Selama ini hal itu sering disampaikan, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan. Karena itu, forum dan konsorsium ini menjadi penting untuk memperkuat perguruan tinggi di daerah kepulauan yang selama ini masih termarjinalkan,” ujarnya.

Agung menilai, ketimpangan pembangunan pendidikan tinggi antara wilayah barat dan timur Indonesia membutuhkan perhatian serius pemerintah. Perguruan tinggi di daerah kepulauan harus memperoleh afirmasi agar mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Melalui KPTK, perguruan tinggi di wilayah kepulauan diharapkan memiliki kekuatan kolektif untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Dengan bersatu, kampus-kampus di kawasan kepulauan dapat membangun posisi tawar yang lebih kuat dalam menyampaikan kebutuhan dan persoalan daerah kepada pemerintah pusat.

Ia menekankan, perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan gagasan melalui diskusi akademik. Setiap rekomendasi harus didukung bukti ilmiah, data, dan fakta lapangan yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam mengambil kebijakan.

“Perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya melalui kajian akademik. Kita harus menyampaikan scientific evidence based, data dan fakta di lapangan secara utuh kepada pemerintah daerah dan DPRD. Dari situ, kita bisa menjelaskan kondisi sebenarnya, persoalan yang dihadapi, serta solusi yang perlu dilakukan,” jelasnya.

Menurut Agung, sinergi perguruan tinggi, pemerintah daerah, DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi keharusan apabila daerah kepulauan ingin mengejar ketertinggalan pembangunan.

Salah satu agenda mendesak yang perlu diperjuangkan bersama adalah pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah daerah kepulauan untuk memperoleh ruang fiskal yang lebih memadai dalam membiayai pembangunan.

Ia mencontohkan, tanpa dukungan anggaran yang cukup, pemerintah daerah akan kesulitan memberikan beasiswa, membangun infrastruktur pendidikan, serta meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

“Kalau tidak ada uangnya, bagaimana mau memberikan beasiswa? Bagaimana bisa membantu menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk pendidikan tinggi yang berkualitas? Karena itu, RUU Daerah Kepulauan menjadi salah satu hal yang harus kita perjuangkan bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Tim Percepatan RUU Kepulauan yang juga Dekan FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dr. Bismar Arianto, S.Sos., M.Si., mengatakan kehadiran KPTK dapat memperluas kekuatan perjuangan daerah kepulauan dalam mendorong kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat.

Menurutnya, perjuangan tersebut selama ini tidak boleh hanya bertumpu pada kepala daerah. Perguruan tinggi dan berbagai elemen masyarakat juga harus mengambil bagian agar aspirasi daerah kepulauan semakin kuat dan mendapat perhatian pemerintah pusat.

“Dengan keberadaan forum ini, tekanan dan dorongan kepada pemerintah pusat ke depan tidak hanya mengandalkan kepala daerah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk kampus. Perguruan tinggi harus mengambil peran penting agar gerakan afirmasi daerah kepulauan semakin menguat,” kata Bismar.

Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan konsorsium dalam waktu dekat adalah menyampaikan aspirasi, gagasan, serta rekomendasi kepada kementerian terkait.

Konsorsium juga perlu memanfaatkan momentum pembahasan RUU Daerah Kepulauan dengan membangun komunikasi langsung bersama Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan. Dengan demikian, berbagai masukan dari kalangan akademisi dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan regulasi tersebut.

Bismar menilai, perguruan tinggi memiliki kekuatan tersendiri dalam memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan, yakni melalui kajian ilmiah dan argumentasi berbasis data.

“Kita tidak perlu masuk terlalu jauh ke ranah politik. Posisi perguruan tinggi adalah memberikan masukan secara saintifik agar persoalan daerah kepulauan menjadi perhatian pemerintah pusat. Itulah kekuatan yang bisa kita berikan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kajian akademik mengenai pentingnya regulasi khusus bagi daerah kepulauan sebenarnya sudah cukup banyak. Persoalan yang masih dihadapi adalah bagaimana hasil kajian tersebut diterjemahkan menjadi keputusan politik dan kebijakan nyata oleh pemerintah pusat.

Bismar mengingatkan, perjuangan menghadirkan regulasi bagi daerah kepulauan bukanlah agenda baru. Perjuangan tersebut telah berlangsung sekitar 25 tahun dan salah satu titik awalnya berada di Ambon pada 2005.

Karena itu, menurutnya, momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk mendorong perjuangan tersebut memasuki tahap yang lebih konkret.

Kehadiran KPTK diharapkan menjadi kekuatan baru yang menyatukan perguruan tinggi di berbagai provinsi kepulauan. Bukan sekadar membangun jejaring akademik, tetapi juga menghadirkan kekuatan pemikiran, data, dan rekomendasi kebijakan untuk memastikan pembangunan nasional tidak mengabaikan karakteristik serta kebutuhan daerah kepulauan.

Sebab, potensi laut yang begitu besar hanya akan menjadi kekayaan yang belum sepenuhnya dinikmati masyarakat apabila tidak ditopang kebijakan yang berpihak, sumber daya manusia unggul, dan dukungan pembiayaan pembangunan yang memadai. (ji1)

1 Menyukai postingan ini