-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
JejakInfo.id 2026


Ambon, JejakInfo.id – Pengadaan 50 pakaian seragam batik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menjadi sorotan. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan tersebut mencapai Rp500 juta, dengan harga satu pakaian batik tercatat sebesar Rp5 juta.
Besarnya anggaran itu memunculkan tanda tanya, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Publik pun patut mempertanyakan kewajaran harga dan urgensi pengadaan seragam tersebut.
Sorotan terhadap pengelolaan anggaran Pemkab SBB ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan supervisi di Maluku pekan ini.
Dalam supervisi tersebut, KPK menemukan sejumlah titik rawan yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari persoalan aset daerah yang belum tuntas, pengelolaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, dana hibah, hingga pengadaan barang dan jasa.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengadaan seragam batik dengan nilai anggaran yang dinilai tidak kecil. Dengan harga Rp5 juta per potong untuk 50 pakaian, total belanja yang tercantum mencapai Rp500 juta.
Angka tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah daerah, terutama terkait spesifikasi pakaian, mekanisme penentuan harga, proses pengadaan, serta pihak penyedia barang.
Aparat penegak hukum (APH) pun diminta tidak tinggal diam. Penelusuran diperlukan untuk memastikan apakah pengadaan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan, memiliki dasar perencanaan yang jelas, dan tidak menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan efisiensi, belanja pemerintah semestinya benar-benar mengutamakan kebutuhan masyarakat. Pengeluaran ratusan juta rupiah untuk pakaian seragam dengan harga Rp5 juta per potong tentu membutuhkan pertanggungjawaban yang transparan.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, mengungkapkan bahwa persoalan yang menjadi perhatian lembaganya di SBB berkaitan pula dengan belum tuntasnya penyerahan aset pascapemekaran daerah.
Ia menjelaskan, pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 seharusnya diikuti penyelesaian peralihan aset, pegawai, badan usaha milik daerah (BUMD), serta utang-piutang.
Menurut Maruli, proses tersebut semestinya diselesaikan paling lambat satu tahun setelah pelantikan penjabat bupati pertama.
Namun, dalam perjalanannya, meskipun sejumlah dokumen berita acara penyerahan telah ditandatangani, penyelesaian pengalihan aset ternyata belum sepenuhnya tuntas.
"Masih ada potensi kerugian daerah atas aset-aset yang seharusnya diserahterimakan, tetapi belum clear," ungkap Maruli.
Ia mencontohkan, sejumlah berita acara penyerahan aset belum dilengkapi dokumen pendukung, termasuk alas hak kepemilikan tanah dan bangunan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, dipengaruhi sejumlah persoalan masa lalu, antara lain kebakaran gedung arsip dan konflik sosial pada 1999 yang menyebabkan dokumen penting tidak lagi tersedia.
Untuk mencari jalan keluar, KPK telah membahas langkah penyelesaian bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Maruli menyebutkan, salah satu langkah yang disepakati adalah pembentukan tim bersama guna mempercepat penyelesaian persoalan aset tersebut.
Hasil pembahasan itu nantinya dituangkan dalam notulensi sebagai pegangan bagi Pemerintah Kabupaten SBB, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku, serta pihak terkait lainnya.
"Ini bagian dari sinergi dan kolaborasi antara tiga pemerintah daerah, bersama Kemendagri, supaya penyelesaiannya lebih konkret," jelasnya.
Maruli juga menegaskan bahwa untuk sementara KPK masih memfokuskan perhatian pada persoalan aset di SBB dan Maluku Tengah, khususnya daerah-daerah yang terbentuk melalui pemekaran.
Meski demikian, sorotan terhadap pengadaan seragam batik senilai Rp500 juta di SBB tetap membutuhkan penjelasan tersendiri dari pemerintah daerah.
KPK telah mengungkap sejumlah titik rawan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kini, transparansi pemerintah daerah dan langkah pengawasan aparat penegak hukum menjadi penting agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. (ji1)

