Dobo, JejakInfo.id — Musim kemarau mulai membawa ancaman serius bagi Kabupaten Kepulauan Aru. Sejumlah titik panas (hotspot) dilaporkan muncul di beberapa wilayah, memicu kewaspadaan pemerintah daerah terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Mengantisipasi agar api tidak meluas dan berubah menjadi bencana yang sulit dikendalikan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bergerak cepat. Rapat koordinasi penanganan Karhutla digelar di ruang kerja Kantor Bupati, Rabu (16/9/2026).

Rakor dipimpin langsung Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel dan dihadiri unsur Forkopimda. Hadir antara lain Kabag Ops Polres Kepulauan Aru AKP Obed Nego Reimialy yang mewakili Kapolres, Danlanal Aru Letkol Laut (P) Erwin Dwi Febrianto, Danyonif TP 912/Satria Jargaria Mayor Inf. Desta Dwi Hartanto, Kepala BPBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta para pengusaha air tawar se-Kota Dobo.

Dalam rapat tersebut, Kaidel menetapkan sejumlah langkah sebagai respons awal menghadapi ancaman Karhutla.

Pemkab Kepulauan Aru akan menetapkan status kedaruratan taktis sehingga penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat, terpadu dan terkoordinasi.

Langkah berikutnya adalah mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 dengan membentuk posko bersama penanggulangan Karhutla. Posko ini akan melibatkan BPBD, BPLH, TNI-Polri, aparatur kecamatan hingga pemerintah desa.

Tak kalah penting, pemerintah daerah mulai menyiapkan cadangan air sebagai bagian dari kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran.

Kaidel meminta para pengusaha air tawar di Kota Dobo ikut menopang kebutuhan armada pemadam dengan memastikan ketersediaan pasokan air ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Bupati juga mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

“Kita harus mencegah Karhutla sejak dini. Jangan ada lagi pembakaran lahan, karena dampaknya dapat meluas dan membahayakan masyarakat,” tegas Kaidel.

TNI-Polri Perkuat Deteksi Dini

Dukungan terhadap langkah Pemkab Aru datang dari jajaran TNI-Polri.

Danlanal Aru Letkol Laut (P) Erwin Dwi Febrianto menyatakan kesiapan jajarannya untuk terlibat dalam penanganan Karhutla. Lanal Aru akan mengerahkan personel tanggap darurat gabungan, unsur intelijen serta Posal jajaran guna memperkuat deteksi dini terhadap potensi kebakaran.

Tidak hanya mengandalkan penindakan ketika api sudah membesar, personel Lanal Aru juga akan turun memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir dan nelayan agar tidak melakukan pembakaran vegetasi untuk membuka lahan baru.

Sementara di wilayah daratan, Polres Kepulauan Aru bersama personel Lanal Aru dan Yonif TP 912/Satria Jargaria disiapkan untuk mendukung pengamanan sekaligus pemadaman gabungan apabila kebakaran terjadi.

BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah zona yang dinilai rawan Karhutla. Pemetaan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan sekaligus menentukan langkah cepat apabila muncul titik api.

Pengusaha Air Siapkan Truk Tangki

Kesiapan menghadapi Karhutla tidak hanya datang dari pemerintah dan aparat keamanan. Para pengusaha air tawar se-Kota Dobo juga menyatakan kesediaan mereka untuk membantu.

Mereka siap mengalokasikan cadangan air dari sumur bor serta menyiapkan truk tangki swasta yang dapat dimobilisasi ke lokasi kebakaran apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Namun, para pengusaha meminta pemerintah menetapkan titik-titik posko pengisian air. Langkah itu dinilai penting agar distribusi air untuk kebutuhan pemadaman dapat berlangsung tertib tanpa mengganggu pasokan air bersih bagi masyarakat.

Dengan keterlibatan pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup hingga pelaku usaha, Pemkab Kepulauan Aru berupaya membangun sistem penanganan Karhutla yang tidak hanya bergerak setelah api membesar, tetapi dimulai dari pencegahan dan deteksi dini.

Langkah tersebut menjadi semakin penting mengingat sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Dobo masih terbatas. Dalam kondisi demikian, kesiapan personel, posko, deteksi dini dan cadangan air menjadi penentu agar setiap titik api dapat segera ditangani sebelum berubah menjadi kebakaran yang lebih luas. (ji5)