Langgur, JejakInfo.id — Proses verifikasi dan validasi (Verval) Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Maluku Tenggara diminta tidak sekadar menjadi kegiatan pemeriksaan administrasi. Tim yang turun ke lapangan dituntut mampu menyajikan gambaran kondisi sebenarnya secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Rasyid, saat memberikan pembekalan kepada Tim Verval Gerai KDKMP di Langgur, Jumat (18/9/2026).

Menurut Rasyid, ketelitian tim menjadi penting karena hasil Verval akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah tindak lanjut terhadap keberadaan dan kesiapan gerai KDKMP.

“Jaga profesionalisme, disiplin dan integritas dalam melaksanakan tugas. Setiap hasil verifikasi harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kondisi dan bukti yang ditemukan di lapangan,” tegas Rasyid.

Ia meminta tim tidak bekerja dengan pola pikir untuk mencari-cari kesalahan. Sebaliknya, seluruh kondisi yang ditemukan harus dicatat apa adanya, baik yang sudah sesuai maupun yang masih membutuhkan perbaikan.

“Jangan hanya melihat kekurangannya. Potret kondisi sebenarnya di lapangan,” pesan Rasyid.

Dalam pelaksanaan Verval, tim diminta mencocokkan data dan laporan dengan kondisi faktual. Dokumen pendukung harus diperiksa dan informasi yang ditemukan perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Pemeriksaan juga tidak boleh berhenti pada aspek kelembagaan dan legalitas. Tim harus melihat secara menyeluruh kondisi lokasi gerai, bangunan, sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya sesuai instrumen Verval.

Rasyid juga menekankan pentingnya dokumentasi. Setiap temuan harus memiliki bukti yang memadai, baik berupa dokumen maupun foto kondisi fisik di lapangan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi memiliki dasar yang jelas.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar tim tetap mengedepankan pendekatan humanis ketika menjalankan tugas.

Sikap santun dan profesional, kata Rasyid, harus tetap dijaga. Tim juga diminta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kesan intimidatif terhadap pihak yang menjadi objek pemeriksaan.

Apabila menemukan persoalan di lapangan, tim tidak diperkenankan mengambil keputusan secara sepihak. Setiap kendala harus dikoordinasikan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Koordinator Tim untuk memperoleh arahan dan penyelesaian.

Rasyid juga meminta seluruh anggota tim menyamakan pemahaman terhadap instrumen Verval sebelum turun ke lapangan. Kesamaan pemahaman dinilai penting agar setiap anggota memiliki standar pemeriksaan dan persepsi penilaian yang sama.

Pelaksanaan Verval tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 serta Juklak Deputi Pengawasan Koperasi Nomor 07 Tahun 2026.

Rasyid berharap seluruh proses Verval Gerai KDKMP di Maluku Tenggara berjalan tertib dan transparan, sehingga data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.

Data tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menentukan langkah tindak lanjut bagi pengembangan Gerai KDKMP di Kabupaten Maluku Tenggara. (ji4)