Ambon, JejakInfo.id — Ancaman kenaikan muka air laut tidak datang secara tiba-tiba. Perubahannya berlangsung perlahan, namun dampaknya dapat menjadi serius jika tidak diantisipasi sejak dini.

Karena itu, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengajak civitas akademika Universitas Pattimura (Unpatti) untuk mengambil peran sebagai perespon awal (early responder) dalam menghadapi ancaman tersebut.

Ajakan itu disampaikan Febrian saat memberikan kuliah umum bertajuk “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif di Provinsi Maluku” di Aula Rektorat Unpatti, Ambon, Jumat (25/9/2026).

Menurut Febrian, kenaikan muka air laut bukan lagi persoalan yang bisa dilihat hanya sebagai masalah satu kabupaten, kota, atau provinsi. Fenomena tersebut merupakan isu global yang dapat memunculkan dampak sosial dan ekonomi secara sistemik, khususnya bagi masyarakat yang hidup di kawasan pesisir.

“Penanganan krisis pesisir ini tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial berdasarkan batas wilayah administratif, melainkan butuh pendekatan kolektif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama,” tegas Febrian.

Ia menekankan, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab dalam menghadapi persoalan tersebut. Namun, kapasitas pemerintah memiliki batas sehingga keterlibatan masyarakat, akademisi, dan berbagai komponen lainnya menjadi sangat penting.

“Bukan berarti negara tidak hadir, negara akan hadir, tapi di seluruh dunia ini tidak akan ada satu pemerintah pun yang sanggup melaksanakan sendirian tanpa ada keterlibatan dari masing-masing komponen dalam masyarakat,” tandasnya.

Febrian mengibaratkan kenaikan muka air laut sebagai bencana berdampak lambat (slow-onset disaster). Karena gejalanya tidak selalu terlihat secara langsung, masyarakat berpotensi menganggap persoalan tersebut belum mendesak.

Ia menganalogikannya dengan penyakit tekanan darah tinggi yang berkembang perlahan tetapi dapat menimbulkan dampak serius jika tidak ditangani.

“Masalah kenaikan air laut ini persis sama seperti sakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu naiknya pelan-pelan. Jika tidak diobati, maka 10 hingga 20 tahun lagi kita semua kena stroke karena tidak pernah diobati dan tidak pernah minum obat untuk mengubah gaya hidup,” ungkapnya.

Menurut Febrian, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem pemantauan yang berjalan secara berkelanjutan. Tanpa alat pemantau, laporan masyarakat, serta indikator atau benchmark yang jelas dari pemerintah daerah, ancaman kenaikan muka air laut bisa terus berlangsung tanpa mendapat respons yang memadai.

“Tanpa adanya alat pemantau, laporan masyarakat, maupun indikator acuan (benchmark) dari pemerintah daerah, publik berisiko terlena hingga dampak buruknya menjadi sangat fatal di masa depan,” ujarnya.

Dalam konteks Maluku, keterlibatan Unpatti dinilai penting karena perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk membaca kondisi riil masyarakat dan lingkungan pesisir secara lebih dekat.

Febrian menyebut pemahaman pemerintah pusat terhadap kondisi daerah pada umumnya masih bersifat umum. Karena itu, data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan nasional.

“Pemahaman di tingkat pusat cenderung bersifat generik, sehingga data yang valid dan diklarifikasi langsung dari daerah sangat dibutuhkan sebagai dasar penentuan kebijakan nasional, alokasi anggaran, hingga regulasi penanganan dampak kenaikan air laut secara adaptif,” tandasnya.

Kuliah umum tersebut dihadiri Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti Prof. Dr. Dominggus Malle, S.Pt., M.Sc.; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat, dan Alumni Unpatti Dr. Nur Aida Kubangun, S.Pd., M.Pd.; Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Unpatti Dr. Ruslan H. S. Tawari, S.Pi., M.Si., serta ratusan mahasiswa dan dosen.

Kehadiran civitas akademika dalam kuliah umum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai tantangan perubahan lingkungan pesisir dan pentingnya menyiapkan pembangunan Maluku yang lebih adaptif terhadap perubahan yang berlangsung secara perlahan, tetapi nyata. (ji6)