Ambon, JejakInfo.id – Ruang publik harus tetap menjadi tempat bertemunya gagasan, bukan arena mempertentangkan identitas. Setiap kritik terhadap individu tidak digiring ke dalam narasi agama, suku, ras, maupun identitas kelompok.

Penegasan itu disampaikan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ambon, Ahmad Sadam, menyikapi pemberitaan dua media online lokal masing-masing suaranunusaku.com dengan judul: "Hamili Seorang Wanita Muslim, Kader HMI Ambon: Komut Bank Maluku-Malut Michael Papilaya Harus Didepak Dari Jajaran Komisaris Bank Maluku-Malut" dengan narasumber ​Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Gibran Faqih Latuconsina dan zonamaluku.net mengambil topik: "Rekam Jejak Moral Disorot, IMM Ambon Desak Dua Gubernur Copot Komisaris Bank Maluku Terkait Dugaan Skandal Asmara" menggunakan narasumber Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon, Ali Pari Usemahu.

Menurut Sadam, membungkus persoalan pribadi dengan sentimen identitas bukan hanya mengaburkan pokok persoalan, tetapi juga berpotensi memicu polarisasi dan merusak harmoni sosial yang selama ini dijaga bersama.

"Seorang kader intelektual seharusnya mampu membangun argumentasi berdasarkan fakta, data, dan nilai-nilai akademik, bukan membungkus persoalan individu dengan narasi agama maupun suku yang berpotensi menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat," ungkap Sadam, Selasa (7/7).

Ia menegaskan, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik yang sehat harus lahir dari argumentasi yang rasional, disampaikan secara bertanggung jawab, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi etika.

Bagi Sadam, penggunaan identitas keagamaan maupun kesukuan sebagai alat menyerang seseorang justru menunjukkan kemunduran dalam cara berpikir. Alih-alih memperkuat kualitas diskusi, cara tersebut hanya menggeser perhatian dari substansi persoalan menuju konflik identitas yang tidak perlu.

Ia mengingatkan bahwa Maluku memiliki pengalaman sejarah yang mengajarkan betapa mahalnya harga sebuah persatuan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda dan aktivis mahasiswa, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang publik agar tetap sehat, dewasa, dan bebas dari provokasi yang memanfaatkan sentimen identitas.

"Nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan semangat orang basudara harus terus menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai kepentingan sesaat justru mengorbankan persatuan yang telah dibangun dengan penuh pengorbanan," tegasnya.

Sadam juga mengajak kader organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, maupun organisasi keagamaan untuk terus membangun budaya dialog yang sehat. Menurutnya, perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan menjadi ruang untuk melahirkan gagasan yang lebih baik.

Ia menilai kualitas seorang kader tidak diukur dari kerasnya serangan terhadap individu, tetapi dari kemampuannya menghadirkan solusi, menyampaikan kritik yang konstruktif, serta menawarkan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Integritas seorang kader tercermin dari sikapnya dalam menyampaikan pendapat. Ketika kritik berubah menjadi serangan yang memanfaatkan isu agama dan suku, maka nilai-nilai intelektualitas telah ditinggalkan. Yang dibutuhkan hari ini adalah kedewasaan berpikir, bukan provokasi identitas," katanya.

Menutup pernyataannya, Ahmad Sadam mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk terus merawat persaudaraan, memperkuat budaya saling menghormati, dan menolak segala bentuk narasi yang berpotensi memecah belah kehidupan sosial.

Baginya, menjaga harmoni bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau tokoh masyarakat, melainkan kewajiban bersama demi mewujudkan Maluku yang damai, inklusif, dan terus bergerak menuju kemajuan. (ji5)