Kolaborasi Strategis di Atas Gelombang: Saatnya Pemda Provinsi Maluku Serius Memperkuat Modal Perumda Panca Karya

28

By.
Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si

SEBUAH langkah kecil namun bermakna besar baru saja ditunjukkan oleh Perumda Panca Karya bersama Rumah Sakit Ottokuyk. Pelatihan pertolongan pertama bagi Anak Buah Kapal (ABK) yang melayani penumpang adalah bukti nyata bahwa semangat kolaborasi lintas sektor bukan sekadar wacana. Ia bisa diwujudkan dalam tindakan konkret di atas dek kapal, di tengah laut Maluku yang luas. 

Ini adalah kabar yang patut disambut dengan apresiasi tinggi, sekaligus menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk merenungkan satu pertanyaan penting: sudahkah kita memberikan dukungan yang setimpal bagi BUMD yang sedang bergerak maju ini? Kemitraan antara Perumda Panca Karya dan RS Ottokuyk dalam pelatihan pertolongan pertama bagi ABK bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah respons nyata terhadap realitas geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.340 pulau, di mana akses layanan kesehatan darurat di laut menjadi salah satu tantangan terbesar.

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa angka kecelakaan transportasi laut di wilayah timur Indonesia masih relatif tinggi, dengan keterbatasan kapasitas penanganan darurat di atas kapal sebagai salah satu faktor kontribusinya. Standar internasional STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) mewajibkan setiap ABK memiliki kompetensi dasar dalam penanganan medis darurat, termasuk Medical Emergency First Aid.

Atas dasar itu, fakta mengejutkan sekaligus menjadi bukti keberpihakan dari Perumda Panca Karya untuk mengambil inisiatif memenuhi standar tersebut melalui kolaborasi dengan rumah sakit lokal menunjukkan tingkat kesadaran profesional dan tanggung jawab sosial yang patut diapresiasi. Ini bukan biaya, ini adalah investasi atas nyawa.

Semangat yang ditunjukkan dalam kolaborasi ini sesungguhnya senada dengan Sapta Cita Lawamena yang menjadi visi bagi pembangunan Provinsi Maluku dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelayanan kesehatan sebagai prioritas utama. Jika visi itu nyata adanya, maka BUMD yang secara mandiri berinovasi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan publik di jalur transportasi laut seharusnya tidak dibiarkan berjuang sendiri. 

Perumda Panca Karya adalah wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat kepulauan Maluku. Setiap armadanya yang berlayar dari Ambon menuju pulau-pulau terpencil adalah urat nadi kehidupan: mengangkut pelajar, pasien, sembako, dan harapan. Namun seperti banyak BUMD di daerah yang ada di Indonesia, Perumda Panca Karya menghadapi tantangan klasik: keterbatasan modal yang menghambat pembaruan armada, peningkatan kapasitas SDM, dan perluasan jangkauan layanan.

Di sinilah letak tanggung jawab pemerintah daerah menjadi krusial. Pernyataan modal (Equity Participation) dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada Perumda Panca Karya bukan sekadar kewajiban administratif BUMD, melainkan wujud nyata keberpihakan negara terhadap layanan publik berbasis maritim.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, penguatan modal daerah merupakan salah satu instrumen utama agar BUMD dapat menjalankan fungsi pelayanan umum sekaligus menghasilkan keuntungan bagi daerah. 

Hal ini penting sekali untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Maluku karena dengan penguatan modal, Perumda Panca Karya dapat: pertama, memperbarui armada kapal yang lebih aman dan berstandar keselamatan tinggi; kedua, membangun kapasitas SDM secara berkelanjutan, termasuk pelatihan kesehatan dan keselamatan laut yang telah dimulai bersama RS Ottokuyk; dan ketiga, memperluas rute pelayanan menuju pulau-pulau terisolir yang saat ini belum terjangkau secara optimal.

Kolaborasi bersama RS Ottokuyk untuk pelatihan pertolongan pertama adalah benih yang baik dan akan menjadi Fondasi Masa Depan. Jika Pemerintah Provinsi Maluku memberikan penyertaan modal yang memadai, benih itu akan tumbuh menjadi program-program kesehatan di atas kapal, klinik terapung antarpulau, edukasi publik tentang keselamatan laut, bahkan model kolaborasi BUMD-rumah sakit daerah yang bisa menjadi percontohan nasional.
Maluku bukan hanya indah secara geografis. Ia kaya secara potensi manusia dan kelembagaan. Yang dibutuhkan adalah keberanian pemerintah daerah untuk meletakkan kepercayaan dan modal pada institusi yang sudah menunjukkan komitmennya.

Perumda Panca Karya telah membuktikan bahwa mereka siap bergerak. Kini giliran Pemerintah Daerah untuk menjawab: apakah kita siap mendukung mereka berlayar lebih jauh?. (*)