Namlea, JejakInfo.id — Komisaris PT Bank Maluku dan Maluku Maichel Papilaya dan Direktur Kepatuhan Abidin menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Buru.

Kehadiran kedua pejabat bank plat merah di Maluku itu membuktikan bahwa perusahaan daerah memiliki peran penting dan strategis dalam membantu dan memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat di Bumi Fuka Bupolo.

Bupati Buru, Ikram Umassugi, menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Buru harus menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke desa-desa terpencil.

Penegasan tersebut disampaikan Ikram dalam sambutannya pada perayaan HUT ke-27 Kabupaten Buru yang berlangsung di Alun-alun Tita Fena Bupolo, Senin (12/10/2026).

Menurut Ikram, perjalanan pembangunan Kabupaten Buru harus terus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Capaian yang telah diraih pemerintah daerah patut disyukuri, tetapi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat juga harus menjadi perhatian bersama.

Ia menekankan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan keluarga, membaiknya akses pendidikan dan kesehatan, serta tersedianya pelayanan dasar yang merata.

“Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita tidak boleh mengabaikan warga yang masih membutuhkan perhatian dan bantuan pemerintah,” ingatnya.

Dalam pemaparan capaian pembangunan daerah, Ikram menyoroti sejumlah indikator yang menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Buru ke depan.

Pertumbuhan ekonomi disebut mencapai 21 persen. Capaian tersebut, menurut arah kebijakan yang disampaikan, harus diikuti dengan penguatan sektor-sektor produktif yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat.

Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, industri, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu terus didorong agar mampu menciptakan peluang ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

Kabupaten Buru memiliki potensi sumber daya alam dan masyarakat yang dapat menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pengembangan usaha masyarakat, peningkatan produktivitas, serta dukungan terhadap pelaku UMKM harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.

Pemerintah daerah juga dituntut memperkuat hubungan antara investasi, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kebutuhan dunia kerja. "Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi turut mengambil bagian sebagai pelaku utama pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Ikram juga menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutan tersebut, tingkat kemiskinan disebut menurun menjadi 12,1 persen. Meski demikian, pemerintah daerah tetap harus memberi perhatian kepada keluarga yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.

Penurunan angka kemiskinan perlu diikuti dengan program yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan usaha produktif, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, pembangunan yang inklusif berarti setiap warga memiliki kesempatan untuk berkembang dan memperoleh manfaat dari kemajuan daerah, tanpa terkecuali masyarakat di wilayah pedesaan dan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat daya saing masyarakat Buru. Pendidikan, pelatihan kerja, kewirausahaan, dan inovasi perlu terus dikembangkan agar generasi muda memiliki bekal menghadapi tantangan masa depan.

Selain pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, kualitas lingkungan hidup turut menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dalam pemaparan yang disampaikan, indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Buru disebut berada pada angka 52,05 poin. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian hutan, sumber air, tanah, serta lingkungan permukiman.

Pengelolaan sampah dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Ikram juga menegaskan pentingnya pemenuhan pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial. Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan yang layak dan berkualitas.

Di bidang kesehatan, peningkatan mutu fasilitas serta akses pelayanan menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat. Sementara di bidang pendidikan, pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran harus terus diperjuangkan agar anak-anak Buru memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Perhatian terhadap perlindungan anak juga menjadi bagian dari pembangunan manusia. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial.

Dalam sambutannya, Bupati turut menyinggung upaya memperluas akses listrik bagi masyarakat melalui kerja sama dengan PT PLN serta pihak-pihak terkait.

Menurutnya, ketersediaan listrik merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Buru diharapkan terus mengawal proses pemerataan akses listrik, termasuk penyambungan ke rumah-rumah warga di wilayah yang belum sepenuhnya menikmati layanan tersebut.

Di sektor pendidikan, Ikram juga menyoroti pemanfaatan sistem berbasis digital untuk memperkuat tata kelola pendidikan dan pemantauan pelaksanaan tugas tenaga pendidik, terutama di sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat kota.

Pemanfaatan teknologi diharapkan membantu meningkatkan kedisiplinan, memperkuat pengawasan, serta mendorong proses pembelajaran yang lebih efektif. Namun, penerapan sistem digital harus tetap memperhatikan kondisi sekolah dan ketersediaan infrastruktur, sehingga kebijakan tersebut benar-benar mendukung guru dalam menjalankan tugas dan meningkatkan mutu pendidikan.Peningkatan kualitas pendidikan dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda Kabupaten Buru agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pada momentum peringatan HUT ke-27 ini, Ikram menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Buru.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, tenaga pendidik, serta seluruh masyarakat.

Ia menilai kemajuan daerah tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan, kerja sama, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Sinergi antarlembaga dan masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas, memperkuat persatuan, serta memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Peringatan hari jadi Kabupaten Buru pun diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi ruang refleksi untuk menilai capaian, mengenali kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam membangun daerah.

Memasuki usia ke-27, Kabupaten Buru diharapkan semakin maju dengan pembangunan yang merata, pelayanan publik yang semakin baik, lingkungan yang terjaga, serta kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.

Turut hadir dalam perayaan tersebut Wakil Bupati Buru Sudarmo, Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman, Wakil Bupati Buru Selatan Gerson Eliazer Selsily, Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Azis Tomia, Ketua DPRD Kabupaten Buru Bambang Lalangbuana, Wakil Ketua DPRD Buru Djaidun Jainun, Kepala Kejaksaan Negeri Namlea Adri Notanubun, Kapolres Buru AKBP Andi Zulkifly, Dandim 1506 Namlea Letkol Inf. Heribertus Purwanto, Ketua TP PKK Kabupaten Buru Ny. Mohra Ikram Umasugi, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para raja, kepala soa, madgugul, serta tamu undangan lainnya. (ji1)