Ambon, JejakInfo.id — Menjaga keamanan dan ketertiban di Maluku membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat. Tantangan geografis wilayah kepulauan, konflik komunal, hingga ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sejumlah persoalan yang mendapat perhatian serius dalam pertemuan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dengan Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, Jumat (16/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Maluku itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Polda Maluku, sekaligus menyamakan langkah dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung kelancaran pembangunan daerah.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menjelaskan bahwa Kapolda Maluku hadir bersama sejumlah pejabat utama Polda, termasuk Irwasda dan para direktur. Sementara itu, Gubernur Hendrik Lewerissa didampingi Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Sekretaris Daerah Sadali Ie, serta para asisten Sekda.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan gambaran awal mengenai tantangan yang akan dihadapinya selama menjalankan tugas di Maluku.

Sebelum bertugas, Kapolda disebut telah mempelajari karakteristik wilayah Maluku. Pengalamannya saat memimpin Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu pembanding untuk memahami kondisi geografis, demografi, serta tantangan pelayanan kepolisian di daerah kepulauan.

“Karakteristik Maluku berbeda dengan daerah yang sebelumnya beliau pimpin. Di sini, masyarakat tersebar di pulau-pulau dengan kondisi geografis yang beragam. Tentu tantangan pelayanan dan pengamanan juga berbeda,” jelas Kasrul.

Meski menghadapi tantangan geografis yang tidak sederhana, Kapolda menegaskan komitmennya untuk hadir melayani dan mengayomi masyarakat Maluku. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk mendukung kebijakan pembangunan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Hendrik Lewerissa turut memaparkan kondisi Maluku beserta sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan bersama. Salah satu yang menjadi perhatian adalah konflik dan perkelahian antarkelompok masyarakat yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Persoalan tersebut membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga koordinasi lintas sektor dan upaya menjaga hubungan sosial agar potensi konflik tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.

Selain persoalan keamanan, Gubernur juga menyoroti dampak kekeringan yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan serta memunculkan kabut asap di sejumlah kawasan.

Dampak kekeringan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan air bersih, dan aktivitas sehari-hari warga.

Keterbatasan pasokan air minum di sejumlah daerah, termasuk Ambon dan wilayah Maluku Tenggara, turut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku.

Sebagai salah satu langkah antisipasi, pemerintah provinsi merencanakan pengembangan teknologi desalinasi berbasis reverse osmosis untuk mengolah air laut maupun air payau menjadi air tawar yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Pak Gubernur menjelaskan bahwa dampak kekeringan ini perlu ditangani secara bersama-sama. Ketersediaan air bersih menjadi persoalan penting, sehingga pemerintah provinsi merencanakan pengembangan desalinasi untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap Kasrul.

Rencana tersebut menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan ketersediaan air bersih, terutama ketika kondisi cuaca kering berkepanjangan menekan pasokan air bagi masyarakat.

Perkuat Koordinasi, Tekan Potensi Gangguan Keamanan

Kapolda Maluku menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan Gubernur. Kedua pihak juga membahas pentingnya koordinasi dalam menangani persoalan keamanan, termasuk berbagai faktor yang berpotensi memicu gangguan ketertiban masyarakat.

Perhatian turut diberikan terhadap tindak kriminalitas yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar tidak berkembang menjadi pemicu gangguan keamanan di tengah masyarakat.

Kasrul menambahkan, Kapolda juga menyampaikan rencana untuk memaparkan pelaksanaan tugas dan berbagai kegiatan Polda Maluku secara berkala melalui forum koordinasi maupun kesempatan lainnya.

Langkah itu diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara kepolisian dan pemerintah daerah, sehingga berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat ditangani secara lebih terarah dan terkoordinasi.

Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Kasrul, mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting agar roda pemerintahan, pelayanan publik, dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.

Melalui penguatan sinergi tersebut, pemerintah daerah dan kepolisian diharapkan mampu membangun respons yang lebih solid dalam menghadapi tantangan keamanan maupun persoalan sosial dan lingkungan, demi menjaga Maluku tetap aman, damai, dan kondusif. (ji1)