-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
JejakInfo.id 2026


Ambon, JejakInfo.id – Lambannya penanganan dugaan tindak pidana korupsi Utang Pihak Ketiga (UP3) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menuai sorotan tajam. Sejumlah kalangan bahkan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun tangan, mengevaluasi penanganan perkara, hingga mengambil alih kasus yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp200 miliar tersebut.
Desakan itu mencuat menyusul berkembangnya informasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan penghentian penyelidikan perkara yang turut menyeret nama pengusaha tajir Agustinus Theodorus alias AT.
Kekhawatiran publik semakin menguat setelah tim penyidik Kejati Maluku melakukan pemeriksaan lapangan terhadap sejumlah proyek di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemeriksaan yang berkaitan dengan empat paket pekerjaan tersebut dipersoalkan karena disebut hanya berlangsung kurang dari satu hari.
Durasi pemeriksaan itu dinilai memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana ketelitian tim dalam menguji kondisi fisik pekerjaan, menghitung volume, mencocokkan spesifikasi teknis, hingga memastikan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan dan pembayaran yang telah dilakukan.
Sorotan lainnya tertuju pada kompetensi serta legalitas tenaga ahli yang dilibatkan dalam pemeriksaan lapangan. Sebab, hasil pemeriksaan ahli memiliki peran penting dalam mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan dalam sebuah proyek konstruksi.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, yang dimintai tanggapan terkait perkembangan kasus UP3 KKT, menyatakan akan mengecek informasi tersebut dan menyampaikannya kepada pimpinan KPK di Jakarta.
"Belum tahu. Nanti kami cek dulu ya," kata Maruli kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Maruli ketika ditanya mengenai kasus UP3 KKT yang sebelumnya juga telah disuarakan sejumlah aktivis mahasiswa dan elemen masyarakat Tanimbar di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Kini, bola ada di tangan aparat penegak hukum. KPK diharapkan tidak berhenti pada janji mengecek informasi, tetapi turut memastikan pengawasan terhadap penanganan perkara berjalan sebagaimana mestinya.
Jika dalam prosesnya ditemukan persoalan serius yang menghambat pengungkapan perkara, langkah hukum sesuai kewenangan perlu dipertimbangkan, termasuk kemungkinan pengambilalihan penanganan oleh KPK.
Sebab, uang rakyat lebih dari Rp200 miliar bukan perkara yang bisa dibiarkan menggantung. Masyarakat Tanimbar berhak mengetahui ke mana uang itu mengalir, bagaimana proyek dikerjakan, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan kerugian negara.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan di atas kertas. Kasus UP3 Tanimbar harus dibongkar sampai terang, tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi.
Sebelumnya diberitakan, di balik pemeriksaan lapangan yang dilakukan Kejati Maluku akhir Oktober lalu, muncul persoalan lain yang tak kalah serius, yakni kualifikasi dan sertifikasi tenaga ahli yang disebut dilibatkan dalam kegiatan pemeriksaan atau on the spot.
Informasi yang diperoleh JejakInfo.id menyebutkan, salah satu nama yang dipersoalkan adalah David Sahupala, yang dikabarkan dilibatkan sebagai ahli lapangan.
Kompetensi profesional yang bersangkutan menjadi bahan pertanyaan, terutama terkait kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) serta kesesuaian keahliannya dengan objek pekerjaan konstruksi yang diperiksa.
Bahkan, muncul informasi bahwa yang bersangkutan merupakan pelaksana jasa konstruksi yang legalitas badan usahanya turut dipertanyakan. Keahlian di bidang geoteknik juga menjadi salah satu aspek yang dipersoalkan, mengingat pemeriksaan fisik proyek membutuhkan tenaga ahli dengan kompetensi sesuai karakteristik pekerjaan.
Selain itu, terdapat pula sorotan terhadap pihak yang disebut menjabat sebagai Ketua Inkindo Maluku, tetapi kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan kaitannya dengan persyaratan kompetensi teknis ikut dipertanyakan.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Pemeriksaan empat paket pekerjaan dengan karakteristik teknis berbeda membutuhkan keahlian yang tepat, bukan sekadar kehadiran seseorang yang kemudian memberikan penilaian terhadap kondisi fisik proyek.
Publik juga mempertanyakan keterlibatan konsultan yang disebut berasal dari Bandung, termasuk ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, serta kapasitasnya dalam proses perencanaan maupun pemeriksaan proyek.
Semua pihak yang dilibatkan harus memiliki dasar penugasan, kompetensi, dan legalitas yang jelas. Jangan sampai hasil pemeriksaan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara justru menimbulkan persoalan baru.
Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah penimbunan tanah. Pemeriksaan pekerjaan semacam ini tidak cukup hanya dengan melihat kondisi fisik di lapangan.
Tim pemeriksa harus mampu menelusuri volume tanah yang digunakan, sumber material, biaya pengadaan, hingga ongkos pengangkutan. Seluruh komponen tersebut harus dicocokkan dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, bukti pembayaran, dan realisasi pekerjaan.
Jika terdapat pembayaran material sekaligus biaya angkut, maka seluruh perhitungan harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaannya, apakah seluruh aspek tersebut benar-benar telah diperiksa secara menyeluruh ketika tim hanya berada di lapangan kurang dari satu hari untuk empat paket pekerjaan? Sebab, persoalan dugaan korupsi proyek tidak selalu terlihat dari bangunan atau pekerjaan fisik yang tampak di permukaan. Ada kemungkinan persoalan justru tersembunyi dalam perhitungan volume, kualitas material, spesifikasi, harga satuan, hingga mekanisme pembayaran.
Karena itu, pemeriksaan yang terburu-buru dikhawatirkan tidak mampu mengungkap seluruh fakta yang dibutuhkan untuk membongkar perkara secara utuh.
Kasus UP3 KKT dengan nilai yang disebut mencapai lebih dari Rp200 miliar bukan perkara kecil. Persoalan ini menyangkut uang publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan berdasarkan hukum.
Kejati Maluku dituntut memastikan seluruh proses penyelidikan berjalan profesional, objektif, dan tidak meninggalkan celah dalam pembuktian.
Setiap paket pekerjaan harus diperiksa secara mendalam. Setiap pembayaran harus diuji. Setiap tenaga ahli harus dipastikan memiliki kompetensi dan legalitas. Begitu pula setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara harus dimintai keterangan sesuai ketentuan hukum.
Publik tidak menginginkan penanganan kasus UP3 hanya berakhir pada pemeriksaan formalitas tanpa kejelasan mengenai dugaan penyimpangan yang terjadi. Apalagi, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar disebut berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran UP3 secara bertahap.
Sekretaris Daerah KKT, Brampi Moriolkosu, yang dikonfirmasi terkait pembayaran proyek dan dugaan pembengkakan nilai kewajiban tersebut, sampai dengan saat ini belum memberikan tanggapan. Di sisi lain, berkembang pula pembicaraan di tengah masyarakat mengenai dugaan hubungan keluarga antara Agustinus Theodorus dan Bupati KKT Ricky Jauwerissa. Kedekatan biologis tersebut yang menggerakan kebijakan Bupati Ricky untuk memroses uang proyek yang konon milik AT. (tim)
