JejakInfo.id — Gubernur Hendrik Lewerissa (HL), didampingi Asisten I Setda Maluku Djalaludin Salampessy mengunjungi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Hiti-Hiti Hala-Hala, tepatnya di kawasan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Selasa (5/8).

Proyek sekolah yang menjadi bagian dari program nasional itu saat ini telah mencapai progres pembangunan sebesar 85 persen dan diproyeksikan siap menerima 100 siswa pada tahap awal operasionalnya.
 
HL menegaskan, pentingnya menjaga kualitas pembangunan serta integritas pelaksana proyek. Semua kebutuhan siswa sekolah baik fisik, fasilitas maupun perangkat belajar-mengajar harus benar-benar mengacu pada standar yang ditetapkan dan tidak boleh ada praktik mark up atau penggelembungan anggaran dalam proses pengadaan.

"Semua yang diberikan kepada siswa harus berkualitas. Jangan main-main. Saya tidak mau dengar ada yang coba-coba mark up anggaran. Kita ingin siswa kita dibantu dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab," warning HL.

Orang nomor satu di lingkup Pemprov Maluku ini menyampaikan, bahwa Sekolah Rakyat Hiti-Hiti Hala-Hala, bukan sekadar bangunan, tetapi simbol kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan pendidikan dasar yang terjangkau dan berkualitas, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh sistem formal.
 
Program Sekolah Rakyat ini digagas untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang berasal dari komunitas pesisir, terpencil, maupun urban marginal.

Pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini, turut aktif menyukseskan program tersebut dengan membangun satu unit di Ambon sebagai bagian dari peluncuran nasional pada 15 Agustus 2025 mendatang.

Sekolah yang akan memulai kegiatan belajar mengajar pada semester genap tahun ajaran 2025/2026 itu juga akan mengusung pendekatan pembelajaran kontekstual dan partisipatif.
 
Selain pelajaran umum, siswa juga akan diperkenalkan pada keterampilan hidup (life skills), literasi budaya lokal, dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan kesiapannya menyelesaikan seluruh proses pembangunan dan penyediaan sarana belajar dalam waktu sepuluh hari ke depan.
 
Dengan adanya sekolah ini, tambah HL, diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang harus putus sekolah karena alasan ekonomi atau akses. Sekolah rakyat menjadi ruang harapan baru, serta jembatan antara ketulusan negara dan masa depan generasi Maluku yang lebih baik. (ji1)