Ambon, JejakInfo.id — Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat tata kelola data pembangunan di wilayah kepulauan melalui pengembangan fitur data spasial dan sistem kendali mutu pada platform “Lawamena Satu Data”.

Langkah strategis ini dibahas dalam forum bertajuk Diskusi Pengembangan Fitur Data Spasial dan Quality Control dalam Lawamena Satu Data yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku bersama program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) di Zest Hotel Ambon, Senin (11/5).

Pengembangan tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan khas Maluku sebagai daerah kepulauan yang masyarakatnya tersebar di pulau-pulau kecil. Kehadiran data spasial diharapkan mampu memberikan gambaran pembangunan yang lebih nyata dan terukur sehingga kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si mengatakan, di tengah era transformasi digital, data kini menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Melalui fitur data spasial, pemerintah dapat melihat kondisi wilayah secara visual, mulai dari sebaran program pembangunan hingga ketersediaan layanan publik di setiap daerah. Ini penting agar pengambilan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan sistem tidak hanya berfokus pada tampilan data, tetapi juga pada kualitas informasi yang disajikan. Karena itu, mekanisme quality control diterapkan untuk memastikan data yang masuk tetap valid, konsisten, lengkap, dan selalu diperbarui sebelum ditampilkan dalam dashboard pemerintah daerah.

Sementara itu, Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu menilai, akurasi data menjadi kebutuhan mendesak dalam melihat kondisi kelompok rentan di Maluku, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil.

Ia mencontohkan sektor pendidikan di Maluku yang memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain di Indonesia. Jika satu sekolah di Pulau Jawa rata-rata menampung hingga 900 siswa, sekolah di Maluku umumnya hanya dihuni sekitar 200 siswa.

“Perbedaan ini harus dipahami pemerintah pusat. Dengan data spasial yang akurat, Maluku bisa mendorong kebijakan afirmatif yang sesuai dengan kondisi daerah kepulauan,” kata Odie.

Pengembangan platform “Lawamena Satu Data” juga mendapat perhatian langsung dari Gubernur Maluku. Pemerintah provinsi disebut ingin menjadikan aplikasi tersebut sebagai instrumen pemantauan pembangunan, termasuk melihat sebaran layanan publik dan kondisi masyarakat secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota.

Melalui forum ini, seluruh perangkat daerah diharapkan memperkuat kolaborasi dan mendukung integrasi data lintas sektor agar perencanaan pembangunan di Maluku semakin berbasis fakta dan kebutuhan riil masyarakat.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan program SKALA diyakini menjadi langkah penting dalam membangun sistem data yang lebih kuat, transparan, dan mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Direktorat Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan SKALA Maluku. (ji2)