Masohi, JejakInfo.id — Potret pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah kembali menyisakan pekerjaan rumah. Di tengah persiapan memperingati 81 tahun Indonesia merdeka, masih ada sekolah yang harus menjalankan proses belajar mengajar dengan fasilitas serba terbatas.

Kondisi itu ditemukan Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah saat melakukan kunjungan ke SD Negeri 322 Malteng di Negeri Rutah, Kecamatan Amahai, Jumat (14/8/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pertemuan Komisi IV dengan para kepala sekolah SD, SMP, dan TK se-Kecamatan Kota Masohi dan Kecamatan Amahai pada 12 Agustus 2026.

Anggota Komisi IV DPRD Malteng, Izack Sitaniapessy, mengatakan kondisi yang ditemukan di sekolah tersebut cukup memprihatinkan. Dengan jumlah siswa lebih dari 100 orang, SD Negeri 322 Malteng ternyata hanya memiliki tiga ruang belajar.

Tiga ruangan tersebut harus digunakan untuk menampung proses pembelajaran siswa kelas I hingga kelas VI. Agar seluruh kegiatan belajar dapat berlangsung, ruangan yang tersedia terpaksa diberi sekat dan digunakan secara bergantian.

Persoalan tidak berhenti pada keterbatasan ruang kelas. Salah satu ruangan bahkan harus menanggung beban berlapis karena digunakan sebagai ruang belajar, kantor dewan guru, ruang kepala sekolah sekaligus perpustakaan.

Kondisi tersebut membuat ruang gerak sekolah menjadi sangat terbatas.

Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah siswa harus mengikuti proses pembelajaran dengan cara lesehan lantaran sekolah belum memiliki fasilitas meja dan kursi yang memadai di beberapa ruang kelas.

Tidak adanya ruang aula juga membuat kegiatan sekolah maupun pertemuan dengan pihak luar harus dilaksanakan di halaman sekolah.

Ironisnya, pertemuan Komisi IV DPRD Malteng dengan para guru dan pihak sekolah pun harus berlangsung di luar ruangan.

“Kalau kita menerima laporan tentang kondisi pendidikan, tetapi kondisi rapatnya seperti ini, tentu menjadi perhatian kita bersama,” kata Izack.

Menurutnya, kondisi SD Negeri 322 Malteng tidak boleh dilihat sekadar sebagai persoalan kekurangan bangunan atau fasilitas. Di balik keterbatasan tersebut terdapat ratusan anak yang sedang menempuh pendidikan dan membutuhkan lingkungan belajar yang layak.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, segera memberikan perhatian terhadap kondisi sekolah tersebut.

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Malteng itu menegaskan, fasilitas pendidikan merupakan bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Anak-anak tidak boleh kehilangan hak mendapatkan ruang belajar yang layak hanya karena keterbatasan sarana dan prasarana.

“Sebagai wakil rakyat, saya meminta perhatian pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah, untuk melihat secara serius persoalan keterbatasan fasilitas di SD Negeri 322. Ini menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi muda Maluku Tengah,” tegasnya.

Ironi di Tengah Perayaan Kemerdekaan

Sorotan Izack menjadi semakin kuat karena kondisi tersebut ditemukan ketika bangsa Indonesia tengah bersiap merayakan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut dia, kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai dengan upacara dan perayaan, tetapi juga dengan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Kita akan merayakan HUT Kemerdekaan yang ke-81 tahun, tetapi dunia pendidikan kita masih mengalami kondisi yang miris seperti ini,” ujarnya.

Ia bahkan mempertanyakan kondisi sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat pemerintahan.

Jika sekolah yang berada di Negeri Rutah, yang secara geografis relatif dekat dengan ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, masih menghadapi keterbatasan fasilitas seperti itu, maka pemerintah daerah dinilai perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap sekolah-sekolah yang berada di wilayah pegunungan dan pelosok Seram Utara.

“SD di Rutah yang dekat dengan ibu kota kabupaten saja seperti ini, apalagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah pegunungan Seram Utara,” katanya.

Menurut Izack, persoalan tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada angka dan program, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata sekolah-sekolah di lapangan.

Pendidikan Harus Jadi Fondasi Malteng Bangkit

Izack juga mengaitkan kondisi tersebut dengan visi dan misi Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir bersama Wakil Bupati Mario Lawalatta melalui program Malteng Bangkit.

Salah satu fokus penting pemerintahan daerah adalah peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, sektor pendidikan harus ditempatkan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan daerah.

“Kalau kita ingin menciptakan generasi masa depan Maluku Tengah yang berkualitas, maka sektor pendidikan harus menjadi tumpuan. Jangan sampai anak-anak kita belajar dalam kondisi yang serba terbatas,” tegas Izack.

Ia berharap kunjungan Komisi IV tidak berhenti pada dokumentasi dan penyampaian keluhan, tetapi dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui langkah konkret.

Menurutnya, kebutuhan seperti ruang kelas, meja dan kursi, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan hingga fasilitas penunjang lainnya merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar guru dan siswa dapat menjalankan proses pendidikan dengan lebih baik.

Kunjungan Komisi IV DPRD Maluku Tengah tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Musriadin Labahawa, anggota Komisi Moh. Zain Letahit dan Franky Loupatty.

Bagi Komisi IV, kondisi SD Negeri 322 Malteng menjadi gambaran bahwa pekerjaan rumah pembangunan pendidikan di Maluku Tengah masih panjang. Kemerdekaan yang sesungguhnya, kata mereka, harus tercermin dari hadirnya negara melalui ruang-ruang kelas yang layak, guru yang didukung, dan anak-anak yang dapat belajar dengan bermartabat. (ji5)