Dobo, JejakInfo.id — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru turun langsung ke lapangan untuk memastikan harga bahan pokok tetap terkendali. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar besar-besaran digelar di sejumlah titik di Kota Dobo, Kamis (7/5/2026).

Operasi tersebut tidak sekadar memantau harga di pasar. Tim gabungan juga membongkar rantai distribusi, mulai dari harga barang di daerah asal hingga biaya pengiriman, bongkar muat, dan harga yang akhirnya dibayar masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Jacob Ubyaan, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

Menurut Ubyaan, pemerintah ingin memastikan harga yang terbentuk di tingkat konsumen benar-benar wajar. Karena itu, margin keuntungan yang diperoleh distributor maupun pedagang turut menjadi perhatian.

“Kita cek keuntungan yang diambil berapa per satuan bahan pokok. Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan terlalu besar. Kita harus pastikan penjual tidak rugi, tapi masyarakat juga tidak terbebani,” ujar Ubyaan saat memberikan arahan di Aula BPKAD Kepulauan Aru.

Ia menegaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Tim akan mencocokkan harga pembelian komoditas dari daerah asal, seperti Surabaya, dengan biaya pengiriman menggunakan kontainer maupun tol laut, termasuk biaya bongkar muat hingga distribusi di Dobo.

Langkah tersebut dinilai penting karena tingginya biaya logistik dapat berpengaruh langsung terhadap harga barang yang diterima masyarakat di wilayah kepulauan.

Hasil operasi pasar selanjutnya akan menjadi bahan laporan TPID kepada pemerintah pusat setiap pekan. Dengan demikian, perkembangan harga dan inflasi di Kabupaten Kepulauan Aru dapat dipantau berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Koordinator pelaksana kegiatan, William G.F. Gainausiray, mengatakan sebanyak enam tim gabungan diterjunkan untuk melakukan pengawasan.

Tim tersebut melibatkan unsur lintas sektor, antara lain Bagian Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, TNI, Polri, Satpol PP, serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.

Enam tim itu menyasar sejumlah titik strategis di Kota Dobo, mulai dari distributor utama, pasar tradisional hingga penyalur BBM.

William menjelaskan, pemeriksaan difokuskan pada tiga hal. Pertama, memastikan kesesuaian antara data stok yang dilaporkan dengan persediaan fisik di gudang maupun toko.

Kedua, memeriksa legalitas usaha dan kelayakan barang yang beredar, termasuk izin usaha serta masa kedaluwarsa produk.

Ketiga, menelusuri pembentukan harga untuk memastikan harga jual di tingkat pengecer tetap berada dalam batas kewajaran, dengan memperhitungkan harga pembelian dan biaya distribusi.

Menurut William, operasi pasar merupakan salah satu langkah utama Pemkab Kepulauan Aru dalam mengendalikan inflasi. Kebijakan tersebut berjalan berdampingan dengan penyediaan Bahan Cadangan Pokok (BCP) serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Operasi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIT itu diharapkan tidak hanya menghasilkan data bagi pemerintah, tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa ketersediaan barang, kewajaran harga, hingga keamanan produk yang dikonsumsi terus diawasi.

Bagi Pemkab Kepulauan Aru, pengendalian inflasi bukan sekadar soal angka statistik. Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap tersedia dengan harga yang dapat dijangkau. (ji5)