Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel didampingi Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) PADM meninjau lokasi Lahan milik PDAM di Kota Dobo . (Ist)

PDAM Gwar Gwamar Dobo Krisis, Pemda dan DPRD Didesak Segera Turun Tangan

6

Dobo, JejakInfo.id — Krisis yang membelit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gwar Gwamar Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, kian serius. Kondisi infrastruktur yang menua, minimnya ketersediaan air baku hingga beban operasional yang tinggi membuat perusahaan daerah tersebut membutuhkan dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD.

Dewan Pengawas PDAM Gwar Gwamar, Stan Suarlembit, mengungkapkan perusahaan saat ini menghadapi persoalan operasional dan keuangan yang tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut.

Menurut Stan, salah satu persoalan utama adalah kondisi jaringan perpipaan yang sudah tua dan banyak mengalami kebocoran. Akibatnya, tingkat kehilangan air disebut telah mencapai sekitar 50 persen.

Masalah juga terjadi pada sisi pelanggan. Sekitar 1.000 meteran air dilaporkan mengalami kerusakan sehingga pencatatan penggunaan air tidak berjalan secara akurat.

Di tengah persoalan tersebut, PDAM juga menghadapi keterbatasan air baku. Debit air pada sejumlah sumur produksi disebut menurun drastis sehingga perusahaan membutuhkan sedikitnya dua sumur baru untuk menjaga ketersediaan pasokan air.

“Dampaknya kita mengalami kerugian finansial. Tarif air yang berlaku saat ini berada di bawah biaya produksi. Pendapatan penjualan tidak mampu menutup biaya operasional yang tinggi seperti listrik dan gaji karyawan,” ujar Stan.

Persoalan lainnya menyangkut sumber daya manusia. Stan mengatakan sistem kerja di PDAM masih banyak dilakukan secara manual, sementara peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi tenaga teknis, terutama yang bekerja di lapangan, masih terbatas.

Bagi Stan, pembenahan PDAM bukan semata-mata menyangkut keberlangsungan perusahaan daerah. Lebih dari itu, persoalan air bersih berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Ini perusahaan daerah air minum, bukan perusahaan air mandi. Masyarakat harus mendapatkan air yang layak untuk diminum,” sentilnya.

Karena itu, manajemen PDAM Gwar Gwamar berharap Pemkab dan DPRD Kepulauan Aru tidak sekadar memberikan perhatian, tetapi segera mengambil langkah konkret melalui dukungan anggaran.

Dukungan tersebut, kata Stan, dapat diberikan dalam bentuk hibah maupun penyertaan modal daerah. Tanpa sokongan anggaran, berbagai upaya pembenahan yang dilakukan manajemen dinilai akan sulit memberikan hasil maksimal.

Manajemen PDAM Gwar Gwamar mengaku tetap berkomitmen melakukan pembenahan dan bekerja di lapangan. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah agar pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat kembali ditingkatkan. (ji5)