Ambon, JejakInfo.id – Suasana penuh khidmat menyelimuti pelataran Pattimura Park, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin (27/7), saat pengurus, kader, simpatisan, hingga para senior PDI Perjuangan Provinsi Maluku berkumpul mengenang 30 tahun Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli.

Malam perenungan itu bukan sekadar mengenang sejarah. Bagi PDI Perjuangan, Kudatuli merupakan pengingat atas salah satu babak kelam perjalanan demokrasi Indonesia yang tidak boleh kembali terulang.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan bahwa seluruh kader yang hadir berada dalam satu suasana kebatinan untuk mengenang tragedi yang telah meninggalkan luka mendalam bagi bangsa.

Menurutnya, Kudatuli bukan hanya luka milik PDI ataupun PDI Perjuangan semata, melainkan luka seluruh rakyat Indonesia karena menjadi simbol pembungkaman terhadap demokrasi.

"Hari ini kita berada dalam satu suasana kebatinan. Peristiwa kelam itu sungguh menyakiti bangsa kita. Kudatuli bukan luka PDI atau PDI Perjuangan, tetapi luka bangsa," tegas Benhur.

Ia menilai, tragedi tersebut merupakan bentuk pembredelan terhadap demokrasi, ketika kebebasan rakyat diamputasi dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat berusaha dirampas.

Namun, kata Benhur, mengenang Kudatuli bukan untuk terus larut dalam catatan kelam masa lalu. Sebaliknya, peristiwa itu harus menjadi pengingat bagi negara maupun seluruh elemen masyarakat bahwa tidak boleh lagi ada pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Di NKRI tidak boleh ada lagi pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Tidak boleh ada batasan terhadap kebebasan berekspresi," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan mengenang Kudatuli bukan hanya milik para fungsionaris partai, tetapi menjadi milik seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang selama ini telah berjuang menjaga eksistensi partai sebagai bagian dari sistem politik nasional dalam menjalankan amanat konstitusi.

Benhur mengatakan, semangat yang terus dijaga PDI Perjuangan adalah mempertahankan harkat dan martabat demokrasi. Karena itu, partai menolak segala bentuk kekerasan, menolak penggunaan buzzer untuk membungkam kebenaran, serta menolak praktik-praktik yang tidak adil dalam kehidupan demokrasi.

Mengutip pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Benhur menyebut partainya akan selalu mengambil posisi sebagai penyeimbang kekuasaan.

"Jika itu untuk kepentingan rakyat, maka partai akan berdiri di depan mendukung. Namun apabila bertentangan dengan kepentingan rakyat, PDI Perjuangan akan tampil melawan," katanya.

Pada kesempatan itu, Benhur juga menyampaikan rasa hormat kepada para senior dan sesepuh partai yang turut hadir dalam malam perenungan tersebut. Menurutnya, mereka adalah saksi hidup sekaligus pelaku sejarah yang telah mempertahankan perjuangan partai di masa-masa sulit.

"Mereka ada di hari kemarin, sehingga kita ada di hari ini. Marilah kita menghormati jasa-jasa mereka. Sebab tanpa perjuangan itu, PDI Perjuangan tidak ada hari ini," tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan Kudatuli memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, demokrasi hadir untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, sehingga setiap bentuk kekerasan maupun upaya membungkam kebebasan harus ditolak.

Karena itu, Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk terus menjaga dan mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai konstitusi.

"Peristiwa itu adalah pelajaran berharga. Segala tindakan yang muncul harus dilawan," ujarnya.

Bodewin juga menegaskan bahwa partai politik merupakan instrumen penting dalam demokrasi. Sebagai pemerintah, kata dia, Pemkot Ambon hadir sebagai pengayom bagi seluruh partai politik tanpa membedakan latar belakang.

"Di era demokrasi ini pemerintah ada di tengah mendukung seluruh partai politik. Peristiwa Kudatuli mengajarkan kita bersama untuk mengawal demokrasi berjalan dengan baik. Dalam demokrasi tidak boleh ada kekerasan, dalam demokrasi tidak boleh ada pembungkaman terhadap sesuatu," katanya.

Ketua Panitia Penyelenggara, Johan Rahantoknam, menjelaskan bahwa malam perenungan 30 tahun Kudatuli melibatkan seluruh pengurus, kader, dan simpatisan PDI Perjuangan Maluku yang berada di Kota Ambon dan sekitarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen dan konsistensi kader dalam menjaga semangat perjuangan partai.

"Momen ini menjadi penanda komitmen dan konsistensi kader dalam mengobarkan semangat juang," ujarnya.

Sebagai informasi, Kudatuli merupakan peristiwa penyerangan dan kerusuhan politik berdarah yang terjadi pada 27 Juli 1996 di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.

Peristiwa itu bermula dari konflik internal PDI antara kubu yang dipimpin Megawati Soekarnoputri dengan kubu tandingan hasil Muktamar Medan yang dipimpin Soerjadi dan didukung pemerintah Orde Baru.

Saat itu, massa pendukung Megawati mempertahankan kantor DPP PDI hingga akhirnya diserang oleh sekelompok orang yang diduga mendapat dukungan aparat keamanan pada Sabtu pagi.

Kerusuhan kemudian meluas ke sejumlah wilayah di Jakarta, memicu aksi perusakan, pembakaran gedung, serta kendaraan umum.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), insiden tersebut menyebabkan korban jiwa, puluhan orang mengalami luka-luka, serta sejumlah orang dinyatakan hilang.

Tragedi Kudatuli kemudian dikenang sebagai salah satu catatan paling kelam dalam sejarah politik Orde Baru dan menjadi salah satu pemicu menguatnya gelombang perlawanan masyarakat yang kemudian mengantarkan Indonesia memasuki era Reformasi. (ji1)