Ambon, JejakInfo.id – Pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2026–2031 dipastikan mengalami perubahan jadwal. Agenda yang sebelumnya telah dipersiapkan secara matang pada 15 Juli itu diundur atas permintaan langsung Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Kepastian tersebut disampaikan Ketua Panitia Pelantikan, Rohalim Boy Sangadji, didampingi Sekretaris DPD Golkar Maluku Anos Yermias, Bendahara Merry Yamin, serta sejumlah fungsionaris partai dalam konferensi pers di Jonbek Cafe, Jalan Benteng Kapaha, Kecamatan Sirimau, Senin (13/7) malam.

Politisi Golkar yang akrab disapa RBS itu menjelaskan, keputusan mengundurkan jadwal pelantikan bukan disebabkan oleh persoalan internal partai maupun kendala teknis pelaksanaan. Sebaliknya, perubahan agenda itu dilakukan karena Ketua Umum Bahlil Lahadalia harus menjalankan tugas kenegaraan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Grounbreaking Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"Ketua Umum menyampaikan permohonan maaf karena ada tugas negara yang sifatnya mendadak dan harus diprioritaskan. Kami memahami kondisi tersebut karena menyangkut kepentingan negara," ujar RBS.

Meski jadwal berubah, ia memastikan seluruh persiapan pelaksanaan telah berjalan hampir sempurna. Panitia bahkan mengklaim kesiapan teknis telah mencapai sekitar 90 persen sehingga pelantikan tinggal menunggu kepastian waktu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

RBS juga menepis anggapan bahwa pengunduran pelantikan akan berdampak pada agenda Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar di kabupaten dan kota se-Maluku.

"Musda DPD II tetap berjalan sesuai tahapan. Konsolidasi organisasi tetap dilakukan oleh bidang organisasi. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali," tegasnya.

Ia kembali menekankan bahwa agenda tersebut bukan ditunda, melainkan diundurkan hingga Ketua Umum memiliki waktu untuk hadir secara langsung.

"Keinginan seluruh kader yang akan dilantik adalah agar proses pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Kakanda Bahlil Lahadalia. Karena itu, jadwalnya akan disesuaikan dengan keputusan DPP," kata Ketua DEPIDAR SOKSI Maluku itu.

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Maluku, Anos Yermias, menegaskan bahwa komposisi kepengurusan periode 2026–2031 merupakan hasil perpaduan berbagai latar belakang dan kekuatan politik di internal partai.

Menurutnya, konfigurasi kepengurusan tersebut sengaja dibangun untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menjadi modal menghadapi kontestasi politik pada Pemilu mendatang.

"Golkar adalah partai yang terbuka. Karena itu proses rekrutmen dilakukan secara inklusif sehingga kepengurusan yang terbentuk mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan potensi kader," ujarnya.

Anos mengungkapkan, antusiasme kader terhadap pelantikan juga sangat tinggi. Bahkan, sebelum jadwal diundur, sekitar 99 persen pengurus telah menyatakan kesiapan untuk hadir.

Ia tidak menampik bahwa hasil Pemilu Legislatif 2024 belum sepenuhnya memenuhi harapan Partai Golkar di Maluku. Namun, setelah Musda dan pembentukan kepengurusan baru, partai mulai menyusun langkah-langkah politik yang lebih terukur untuk memperkuat basis dukungan.

"Kami sudah menghitung langkah politik ke depan. Target kami jelas, membawa Partai Golkar meraih kemenangan pada Pemilu dan Pileg 2029 serta terus memperkuat posisi partai pada kontestasi politik berikutnya," pungkasnya. (ji1)