JejakInfo.id — Gelombang kasus keracunan massal yang menimpa siswa di Maluku dalam sepekan terakhir akhirnya membuat pemerintah daerah bertindak tegas.

Tiga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Tual, dan Kota Ambon resmi ditutup sementara.

Langkah ini diambil setelah insiden beruntun yang membuat orang tua resah. Kasus pertama terjadi di Tepa, Kabupaten MBD, pada 11 September 2025, ketika 30 siswa SMP Negeri terpaksa dilarikan ke fasilitas kesehatan usai menyantap makanan sekolah. Belum sempat pulih dari kepanikan, 17 siswa SD Negeri 19 Kota Tual ikut tumbang pada 18 September. Ironisnya, hanya sehari kemudian, giliran 16 siswa SD Inpres Passo, Ambon, yang harus ditangani medis dengan gejala serupa.

"Ketiga dapur ini ditutup sementara. Kita menunggu hasil uji laboratorium dari BPOM sebelum memutuskan apakah bisa diaktifkan kembali," tegas Rosita, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Provinsi Maluku, di Kantor Gubernur, Kamis (25/9).

Rosita mengakui, program MBG sejatinya memberi manfaat besar bagi anak-anak sekolah dan ekonomi keluarga. Namun, rentetan kasus keracunan membuat pemerintah harus berhati-hati. 

"Program ini baik, prestasi anak bisa meningkat kalau pola makan mereka terjaga. Tapi kualitas harus nomor satu. SOP ada, mulai dari penyimpanan, distribusi, sampai penyajian. Tapi di lapangan, pengawasan masih perlu diperketat," ujarnya.

Ia menambahkan, menu makanan sebenarnya sudah dirancang sesuai kebutuhan gizi tiap jenjang, dengan distribusi yang diatur agar tetap segar. Namun, praktik di daerah kerap terbentur kendala rantai pasok.

Asisten I Setda Maluku, Djalaludin Salampessy, menegaskan bahwa program MBG tidak boleh berhenti, meski diterpa cobaan.

"Ini bagian dari visi Generasi Emas 2045. Memang ada masalah teknis, terutama pasokan pangan di daerah terpencil. Dua hari lagi, kita akan rapat tematik untuk mencari solusi distribusi," katanya.

Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga menyiapkan SOP kedaruratan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Dari tiga daerah terdampak, baru Kota Ambon yang sudah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), sementara MBD masih menunggu hasil laboratorium.

Djalaludin menegaskan, kunci keberhasilan program ini ada pada pengawasan ketat dan keterlibatan semua pihak.

"Kepercayaan publik hanya bisa dijaga kalau kontrol dilakukan dari dapur sampai ke meja makan siswa. Guru dan orang tua juga harus ikut terlibat. Program MBG akan terus berjalan, tapi dengan standar yang lebih ketat," ringkasnya. (ji1)