Jakarta, JejakInfo.id — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memperkuat langkah mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah kepulauan dan wilayah 3T.

Komitmen tersebut ditandai dengan kehadiran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Aris F. Gainau, dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 serta Berita Acara Serah Terima (BAST) Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025.

Bagi Kepulauan Aru, langkah ini dinilai penting untuk mendorong pembenahan sarana pendidikan sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi dalam proses belajar-mengajar.

Aris F. Gainau optimistis kerja sama dengan pemerintah pusat akan memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di Bumi Jargaria.

Menurutnya, dukungan melalui program revitalisasi dan digitalisasi akan membuka peluang bagi sekolah-sekolah di Kepulauan Aru untuk mendapatkan perhatian dan pembenahan yang lebih merata.

“Dengan adanya MoU dan PKS ini, kami optimis sarana dan prasarana pendidikan di Kepulauan Aru akan semakin baik, merata, dan mampu mengejar ketertinggalan melalui sentuhan digitalisasi,” ujar Aris di Jakarta.

Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Lebih jauh, pemerintah juga mendorong terbentuknya ekosistem pembelajaran berbasis digital sehingga guru dan siswa di wilayah pelosok tetap memiliki akses terhadap proses pendidikan yang semakin modern.

Komitmen pemerintah pusat dan daerah ini ditegaskan dalam forum yang dihadiri para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala UPT Kemendikdasmen, serta kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program revitalisasi, baik yang telah berjalan pada 2025 maupun program 2026.

Ia menegaskan, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan karena pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh satuan pendidikan.

“Kami tentu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama sehingga program revitalisasi 2025 yang sudah selesai, dan 2026 yang sekarang sudah hampir selesai juga, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada aspek koordinasi. Kepala daerah dan kepala dinas pendidikan diminta aktif melakukan pendampingan serta memastikan program berjalan sesuai aturan, baik dalam pengelolaan anggaran maupun pengerjaan fisik.

Ia berharap pengawasan bersama dapat mencegah adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan program pemerintah tersebut.

“Kami mengharapkan para Kepala Dinas dan Kepala Daerah dapat memberikan dukungan dan mendampingi serta memastikan bahwa program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Program revitalisasi juga dipastikan berlanjut pada 2027. Pemerintah akan tetap memberikan perhatian utama kepada sekolah yang terdampak bencana, berada di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta sekolah dengan kondisi kerusakan berat.

Pada 2027, pemerintah menargetkan perluasan program hingga 100 ribu satuan pendidikan. Dengan tambahan tersebut, jumlah sekolah yang mendapatkan revitalisasi diharapkan mendekati 200 ribu satuan pendidikan.

“Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat,” jelas Abdul Mu’ti.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD, Dikdas, PNFI), Gogot Suharwoto, mengatakan rapat koordinasi pusat dan daerah menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan.

Ia menyebut, sepanjang 2025 Kemendikdasmen telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun. Program tersebut memberikan manfaat kepada sekitar 4,23 juta peserta didik.

Pada tahun yang sama, pemerintah juga mendistribusikan sekitar 288 ribu Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

“Rakor hari ini dilaksanakan untuk menjadi jembatan kesuksesan revitalisasi dan digitalisasi tahun 2025 ke 2026. Sehingga semangat menuntaskan program prioritas Bapak Presiden bisa kita lanjutkan di tahun 2026,” kata Gogot.

Menurutnya, revitalisasi dan percepatan digitalisasi merupakan program prioritas pemerintah yang membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah ingin memastikan program berjalan lebih efektif, transparan dan akuntabel. Di sisi lain, pemanfaatan bantuan revitalisasi dan digitalisasi juga diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, guru, dan peserta didik.

Bagi Kepulauan Aru, komitmen ini menjadi momentum untuk terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan hingga ke sekolah-sekolah yang berada di pelosok kepulauan. (ji5)