Langgur, JejakInfo.id — Bagi keluarga yang pernah kehilangan tempat tinggal akibat bencana maupun konflik sosial, sebuah rumah bukan sekadar bangunan. Di balik dinding dan atapnya, ada kehidupan yang ingin kembali ditata, keluarga yang ingin kembali berkumpul, dan harapan yang perlahan dibangun.

Semangat itulah yang diusung Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui program bantuan hunian bagi masyarakat terdampak bencana alam, konflik sosial, serta warga yang masih menempati rumah tidak layak huni.

Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis kunci bantuan Program Realokasi Rumah Korban Terdampak Bencana Alam dan Konflik Sosial serta Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Rumahdian, Jumat (21/8/2026).

Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan pemerintah daerah tidak ingin masyarakat yang tertimpa musibah dibiarkan menghadapi kesulitannya sendiri.

Menurut Thaher, bantuan rumah merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, sehat, sekaligus bermartabat.

“Pembangunan rumah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menghadirkan hunian yang layak, aman, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat yang terdampak bencana alam, konflik sosial, maupun masyarakat yang sebelumnya menempati rumah tidak layak huni,” ujar Thaher.

Ia menilai makna sebuah rumah jauh lebih besar daripada sekadar tempat berteduh. Rumah menjadi tempat orang tua membesarkan anak, keluarga membangun kehidupan, sekaligus ruang untuk menata kembali masa depan setelah melewati masa-masa sulit.

“Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi tempat membangun kehidupan, membina keluarga, serta menumbuhkan harapan akan masa depan yang lebih baik,” katanya.

Thaher mengakui bencana merupakan sesuatu yang tidak pernah diharapkan. Namun, ketika musibah terjadi, pemerintah harus mampu hadir dengan langkah nyata, mulai dari penanganan keadaan darurat hingga pemulihan kehidupan masyarakat.

Ia menekankan, manusia memang tidak dapat menentukan kapan bencana datang, tetapi memiliki akal dan kemampuan untuk mengurangi risiko serta menyelesaikan dampak yang ditimbulkannya.

Persoalan hunian di Maluku Tenggara, kata Thaher, tidak hanya berkaitan dengan bencana alam. Konflik sosial yang pernah terjadi di sejumlah wilayah juga meninggalkan persoalan serius, termasuk hilangnya tempat tinggal warga.

Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan intervensi di sejumlah kawasan yang membutuhkan perhatian.

Di wilayah Kei Besar, misalnya, pemerintah sebelumnya telah membantu pembangunan rumah bagi masyarakat yang menempati hunian tidak layak, termasuk di Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat.

Program tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadi bagian dari upaya mengurangi kemiskinan ekstrem.

Pemulihan juga dilakukan bagi warga terdampak konflik sosial di Desa Ngurdu. Pemerintah daerah bersama TNI AD melalui Kodim 1503/Tual membangun sekitar 27 unit rumah bagi masyarakat terdampak.

Penanganan serupa dilakukan di Desa Ohoiren, Kecamatan Kei Kecil Barat, dan Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

“Pembangunan rumah di Desa Ngurdu dan Ohoiren menggunakan anggaran APBD,” ungkap Thaher.

Warga Debut hingga Desa Lain Jadi Perhatian

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga menyiapkan perhatian bagi masyarakat terdampak bencana alam di Desa Debut.

Namun, bantuan tersebut akan diberikan setelah proses pendataan dilakukan. Pemerintah ingin memastikan penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi di lapangan dan bentuk intervensinya menjawab kebutuhan masyarakat.

Thaher juga menyebut penanganan bencana di Desa Weduar, Ohoiel, serta sejumlah desa lainnya.

Menurutnya, dalam situasi darurat, kecepatan pemerintah merespons menjadi sangat penting. Masyarakat yang sedang menghadapi musibah membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir dan tidak meninggalkan mereka.

“Pemerintah harus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan optimal,” tegasnya.

Ia memastikan perhatian terhadap warga yang mengalami kesulitan akan terus diberikan sesuai kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah.

“Pemerintah Maluku Tenggara senantiasa peduli terhadap kesulitan masyarakat. Apapun yang bisa diupayakan akan dilakukan untuk membantu masyarakat,” katanya.

Kepada keluarga penerima bantuan, Thaher berpesan agar rumah yang telah diberikan dirawat dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

Ia meminta masyarakat tidak melihat bantuan tersebut semata-mata dari besar kecilnya bangunan, tetapi dari kepedulian pemerintah dalam membantu warga melewati masa sulit.

“Jangan melihat besar kecilnya bantuan rumah yang diterima, tetapi lihatlah kepedulian Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk membantu masyarakat,” pesannya.

Thaher juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia berharap rumah yang kini ditempati penerima bantuan dapat menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik.

“Selamat kepada seluruh penerima bantuan. Semoga rumah yang telah diterima dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi keluarga,” ujarnya.

Bagi Pemkab Maluku Tenggara, pembangunan hunian tersebut bukan berhenti pada berdirinya sebuah rumah. Program itu menjadi bagian dari upaya memulihkan kehidupan masyarakat setelah bencana dan konflik, memperbaiki kualitas permukiman, sekaligus membuka jalan bagi keluarga untuk keluar dari kesulitan ekonomi.

Sebab, ketika sebuah keluarga kembali memiliki rumah yang aman dan layak, yang sebenarnya sedang dibangun bukan hanya sebuah tempat tinggal, akan tetapi yang sedang dibangun adalah kesempatan untuk memulai kembali kehidupan. (ji4)