-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
JejakInfo.id 2026


Ambon, JejakInfo.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan perhatian serius terhadap tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku. Sejumlah sektor yang dinilai rawan penyimpangan, mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan dana hibah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD hingga pengadaan barang dan jasa, menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan pimpinan DPRD.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026), melibatkan Gubernur Hendrik Lewerissa, pimpinan DPRD Maluku, Sekretaris Daerah Sadali Ie beserta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Boyke Martz Siagian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Maluku.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi sekaligus membenahi tata kelola pemerintahan daerah melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Kepada awak media Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan, rapat koordinasi tersebut sangat penting karena membuka ruang diskusi, membangun kesepahaman, serta menghasilkan kesepakatan bersama mengenai langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, sejumlah persoalan strategis yang dibahas menyangkut pemberian dana hibah, mekanisme pengajuan pokir DPRD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, hingga potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Rapat koordinasi ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Maluku. Ada diskusi, ada kesepahaman, dan ada kesepakatan. Bahkan, hasil rapat hari ini sudah dituangkan dalam berita acara yang telah kami tandatangani bersama," ungkap Lewerissa dalam press conference didampingi Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun.
Ia menegaskan, kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau sekadar catatan hasil pertemuan. Setiap pihak harus segera menindaklanjutinya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Gubernur juga menilai, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi tidak harus menunggu pembentukan satuan tugas khusus. Hal terpenting adalah adanya keseriusan, komitmen, dan tindakan nyata dari seluruh pihak.
"Semangat utamanya adalah perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Karena itu, langkah-langkah tindak lanjut harus dilakukan secepatnya oleh masing-masing pihak, baik pemerintah daerah, DPRD maupun KPK sesuai tugas dan kewenangannya," tegasnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Lewerissa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK, Kemendagri, serta seluruh pihak yang telah bersinergi dalam mendorong pembenahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antara KPK, Kemendagri, BPKP, Pemerintah Provinsi Maluku, dan DPRD.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menunjukkan bahwa indeks integritas di sejumlah pemerintah daerah di Maluku masih berada pada kategori rentan korupsi.
Dalam penilaian SPI, skor di bawah 72,9 masuk kategori rentan atau zona merah. Sementara skor 73 hingga 77,9 berada pada kategori waspada atau zona kuning, sedangkan skor 78 ke atas masuk kategori terjaga atau zona hijau.
Kondisi tersebut, menurut Maruli, membutuhkan keseriusan seluruh unsur pemerintahan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, bukan hanya untuk memperbaiki angka indeks, tetapi juga memastikan pelayanan publik dan penggunaan anggaran benar-benar berjalan sesuai aturan.
"Kami bersyukur karena Bapak Gubernur bersama jajaran telah menunjukkan komitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang signifikan. Bahkan, Gubernur sudah menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut," jelas Maruli.
Ia menyebutkan, terdapat tiga area utama yang menjadi fokus pendampingan KPK karena memiliki dampak besar terhadap kepentingan publik sekaligus upaya pencegahan korupsi.
Pertama, perencanaan pembangunan, terutama pembenahan mekanisme pengusulan dan pengelolaan pokir DPRD, baik dari sisi administrasi maupun substansinya.
Kedua, belanja hibah. KPK mendorong agar seluruh proses pemberian hibah dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga anggaran yang disalurkan benar-benar mencapai sasaran, terutama untuk mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
Ketiga, belanja barang dan jasa. Area ini juga menjadi perhatian karena membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara konsisten agar seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari praktik penyimpangan.
Maruli menegaskan, pembenahan ketiga sektor tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, penguatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta dukungan DPRD melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
KPK juga telah meminta agar tindak lanjut atas rekomendasi hasil rapat koordinasi mulai dilaporkan paling lambat akhir Desember mendatang.
"Selambat-lambatnya akhir Desember sudah harus ada laporan kepada KPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi yang telah disepakati," ujarnya.
Menurut Maruli, pengawasan dan pendampingan ini merupakan bagian dari agenda Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Maluku.
Selain pembahasan khusus bersama Pemerintah Provinsi Maluku, KPK juga menjadwalkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Selanjutnya, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Maluku, termasuk Maluku Utara, akan diundang untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, KPK berharap pembenahan tata kelola pemerintahan di Maluku tidak berhenti pada komitmen di atas kertas. Pengelolaan anggaran, pemberian hibah, perencanaan pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa harus semakin transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ji1)
