Ambon, JejakInfo.id — Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Pemuda Muhammadiyah Wilayah Maluku, Wandri Makassar, menilai pemberitaan pada sejumlah media online lokal termasuk aksi demo di DPRD Maluku yang mengangkat isu LHKPN mulai keluar dari substansi persoalan.

“Pemberitaan sangat tendensius. Demo juga sudah tidak wajar. Kita sudah tahu warnanya,” sebut Wandri dalam rilis yang diterima JejakInfo.id, Sabtu (26/9/2026).

Menurut dia, jika ada pihak tertentu yang memanfaatkan isu LHKPN untuk kepentingan lain, hal tersebut pada akhirnya akan terbuka kepada publik.

“Kalau dibiarkan saja, yang ditunggangi biasanya tidak bertahan lama. Kalau bertahan lama, pasti ketahuan dan terbuka sendiri siapa sutradaranya,” ujarnya.

Wandri juga menyatakan dukungannya terhadap Hendrik Lewerissa sebagai Gubernur Maluku. Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh tudingan yang menurutnya terus diarahkan kepada gubernur.

“Sampai kapan pun difitnah, Gubernur Hendrik itu gubernur kita semua orang Maluku. Gubernur HL masih dicintai 90 persen rakyat,” ucapnya.

Ia menilai polemik LHKPN semestinya tidak terus dipanaskan setelah pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai perubahan data dalam laporan tersebut.

“Persoalan LHKPN ini sudah selesai. Sekda Maluku bahkan Gubernur HL sudah menjelaskan hal itu ke publik. Tapi kalau masih terus mau digoreng, itu berarti ada maksud dan tujuan tertentu,” sindir Wandri.

Sebelumnya, sebut Wandri, Pemerintah Provinsi Maluku menjelaskan bahwa sejumlah aset tidak bergerak yang baru tercantum dalam LHKPN terbaru bukan berarti aset tersebut diperoleh setelah Hendrik Lewerissa menjabat sebagai gubernur.

Pemprov Maluku menyebut terdapat aset yang belum tercantum dalam LHKPN 2024 karena persoalan administrasi pengisian laporan. Data tersebut kemudian dilengkapi dalam laporan terbaru melalui proses pendampingan Inspektorat. 

Penjelasan Gubernur HL dan Sekda Maluku seolah tidak didengar atau diterima pihak yang terus mendesak akan hal itu.

Pada 24 September 2026, Aliansi Pemuda Intelektual (API) Maluku kemudian menggelar aksi di DPRD Maluku. Mereka meminta lembaga legislatif mendalami perubahan nilai harta kekayaan yang tercantum dalam LHKPN Gubernur Hendrik Lewerissa.

Merespons aksi tersebut, Wandri mengatakan Pemuda Muhammadiyah Maluku juga tengah mempersiapkan aksi untuk menyuarakan dukungan terhadap Hendrik Lewerissa.

“Kami lagi mempersiapkan diri untuk turun juga melakukan aksi demonstrasi. Tapi aksi kami ini untuk membela Gubernur HL. Kami tidak mau Maluku ini dibuat gaduh oleh sekelompok orang yang tidak ingin Maluku ini maju. Karena kalau gaduh terus yang rugi masyarakat banyak,” tegasnya.

Bagi Wandri, kegaduhan politik yang berlangsung terus-menerus berpotensi mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan dan perekonomian daerah.

“Kalau pembangunan dan perekonomian terhambat karena kegaduhan, bukan mereka yang segelintir itu yang bertanggung jawab. Masyarakat banyak yang akan merasakan dampaknya,” kecamnya.

Lebih jauh, Wandri menduga ada kepentingan pihak tertentu di balik polemik yang terus bergulir. 

“Mereka sengaja buat gaduh supaya pemerintahan ini tidak bisa berbuat untuk rakyat, dan memang itu skenario yang dibuat dan diharapkan mereka,” tandasnya. (ji3)