Langgur, JejakInfo.id — Penetapan penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Ohoi Wulurat, Kabupaten Maluku Tenggara, menuai protes keras. 

Penjabat Kepala Ohoi Wulurat, Tarsisius Sarkol, mempertanyakan nasib delapan kepala keluarga (KK) yang sebelumnya tercantum dalam daftar penerima, tetapi kemudian dinyatakan tidak lolos setelah verifikasi lapangan.

Persoalan ini memicu kekecewaan Pemerintah Ohoi Wulurat. Tarsisius menilai proses penetapan penerima bantuan tersebut tidak memberikan kejelasan, sementara sejumlah warga yang kondisi rumahnya dinilai sangat memprihatinkan justru tidak mendapatkan bantuan.

“Kami heran, 12 nama yang sudah keluar dari pusat, tiba-tiba saat verifikasi tinggal empat. Lalu delapan KK lainnya ini ke mana? Memang sudah ada penjelasan petugas, tetapi terkesan menutupi sesuatu,” tegas Tarsisius kepada JejakInfo.id, Kamis (22/10/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar berkurangnya jumlah penerima bantuan. Lebih dari itu, pemerintah ohoi mempertanyakan dasar penilaian yang menyebabkan delapan calon penerima tidak lagi masuk dalam daftar setelah proses verifikasi.

Pemerintah Ohoi Wulurat, kata dia, telah berupaya mengusulkan kembali warga lain yang dinilai lebih layak menerima bantuan. Mereka adalah warga yang kondisi rumahnya memprihatinkan, mulai dari atap bocor, dinding papan lapuk, hingga lantai yang masih berupa tanah.

Namun, data susulan yang telah disampaikan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara itu disebut tidak satu pun diakomodasi.

“Kami sudah usulkan warga lain yang rumahnya atap bocor, dinding papan lapuk, lantai tanah. Tapi semua data yang kami masukkan lewat Dinas Perkim tidak diakomodasi. Jadi, untuk apa kami disuruh mendata?” keluhnya.

Kecewa, Penjabat Ohoi Ancam Usir Petugas

Kekecewaan Tarsisius memuncak hingga ia melontarkan ancaman akan mengusir petugas BSPS yang kembali datang ke Ohoi Wulurat apabila hanya melakukan pendataan dan mengambil foto rumah warga tanpa kejelasan mengenai tindak lanjut usulan tersebut.

Ia menegaskan, pemerintah ohoi tidak ingin warga terus-menerus berharap mendapatkan bantuan, sementara data yang telah dikumpulkan dan diajukan tidak memperoleh kepastian.

“Kalau begini caranya, lebih baik jangan turun. Saya akan usir petugas kalau datang hanya untuk ambil data dan foto-foto rumah warga, tapi pada akhirnya tidak diakomodasi sesuai persyaratan yang sudah kami penuhi. Warga kami dipermainkan,” tegas penjabat ohoi berlatar belakang akademisi itu.

Bagi Tarsisius, pendataan seharusnya menjadi dasar untuk memastikan bantuan tepat sasaran, bukan sekadar prosedur administratif yang berakhir tanpa hasil bagi warga yang membutuhkan.

Ia meminta mekanisme penetapan penerima BSPS dijelaskan secara terbuka agar pemerintah ohoi dan masyarakat mengetahui alasan di balik perubahan jumlah penerima maupun penolakan terhadap data susulan.

Curiga Ada Transaksi Politik, Minta Penetapan Dibuka

Tak hanya mempertanyakan proses verifikasi, Tarsisius juga menduga penyaluran BSPS telah menyimpang dari tujuan awal program yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia bahkan mencurigai adanya kemungkinan kepentingan politik dan ekonomi dalam penetapan penerima bantuan tersebut. Namun, dugaan itu merupakan pernyataan Tarsisius yang masih memerlukan pembuktian.

“Saya menduga BSPS ini sudah menjadi lahan bagi-bagi, bahkan menjadi lahan transaksi bermotif politik dan ekonomis. Yang dekat dengan kekuasaan yang dapat, yang benar-benar miskin malah dicoret. Ini harus dibuka secara terang benderang,” tandasnya.

Tarsisius juga menyoroti informasi yang diterimanya mengenai jumlah bantuan di sejumlah ohoi lain. Menurut dia, Wulurat justru memperoleh alokasi yang minim, sementara beberapa ohoi yang awalnya tidak tercantum sebagai penerima disebut kemudian mendapatkan bantuan dengan jumlah lebih banyak.

Ia menyebut terdapat ohoi yang menerima bantuan untuk 10 hingga 16 rumah. Kondisi tersebut semakin memperkuat pertanyaannya mengenai dasar penentuan kuota dan nasib delapan calon penerima dari Wulurat.

“Ada ohoi yang awalnya tidak menerima, kini dapat bantuan melebihi Wulurat. Ada yang 10 sampai 16 rumah. Hal ini patut dipertanyakan, ke mana jatah delapan penerima manfaat Ohoi Wulurat?” pungkasnya.

Persoalan ini menuntut penjelasan terbuka dari pihak terkait, terutama mengenai perubahan daftar penerima dari 12 menjadi empat KK, kriteria yang digunakan dalam verifikasi, serta alasan tidak diakomodasinya usulan susulan Pemerintah Ohoi Wulurat.

Kejelasan tersebut penting agar penyaluran BSPS benar-benar menyasar warga yang membutuhkan rumah layak huni dan tidak menyisakan kecurigaan di tengah masyarakat. (ji4)