Ambon, JejakInfo.id — Ada momen istimewa dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku. Untuk pertama kalinya sejak dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku pada 15 Juli 2026, Muhammad Ulwan Talaohu tampil memimpin langsung upacara kemerdekaan, Senin (17/8).

Pria yang akrab disapa Wawan itu bertindak sebagai inspektur upacara. Di hadapan jajaran BPJN Maluku, ia membacakan amanat Menteri Pekerjaan Umum, Doddy Hanggodo, yang menempatkan pembangunan infrastruktur bukan sekadar persoalan menyelesaikan proyek, tetapi tentang seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Pesan itu menjadi penegasan penting bagi seluruh insan Pekerjaan Umum, terutama mereka yang setiap hari bekerja memastikan konektivitas jalan dan jembatan tetap berjalan di berbagai wilayah.

“Apakah pekerjaan kita sudah benar-benar memudahkan hidup rakyat?” menjadi pertanyaan mendasar yang harus terus menjadi bahan refleksi setiap insan PU dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya.

Menurut Menteri PU, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, panjang jalan yang dibangun, atau megahnya sebuah proyek.

Pekerjaan baru dapat dikatakan benar-benar selesai ketika manfaatnya sampai kepada rakyat.

Ketika air benar-benar mengalir ke sawah. Ketika jalan mampu mendekatkan masyarakat dengan sekolah, pasar, fasilitas kesehatan dan berbagai peluang ekonomi. Serta ketika infrastruktur hadir tepat pada saat masyarakat membutuhkannya.

Semangat itulah yang harus menjadi pijakan jajaran Kementerian PU dalam membangun, mengelola, memelihara dan menjaga infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, perumahan hingga berbagai infrastruktur strategis lainnya.

“Jalan harus mendekatkan rumah dengan sekolah, sawah dengan pasar, dan rakyat dengan kesempatan,” demikian pesan Menteri PU yang dibacakan Ulwan.

Pesan tersebut terasa sangat relevan bagi BPJN Maluku yang memiliki tanggung jawab menjaga konektivitas antardaerah di wilayah kepulauan. Infrastruktur jalan dan jembatan tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan fisik, tetapi juga menjadi urat nadi yang membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan dan pelayanan publik.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa besar sebuah proyek, melainkan seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Menteri PU juga mengingatkan seluruh jajarannya agar menjadikan birokrasi sebagai bagian dari solusi. Birokrasi tidak boleh hadir dengan menambah persoalan, melainkan harus mampu memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan.

“Birokrasi PU harus membantu menyelesaikan masalah rakyat, bukan menambah masalah rakyat,” tegasnya.

Dalam amanat tersebut, integritas juga ditempatkan sebagai fondasi utama dalam setiap proses pembangunan. Jabatan dan kewenangan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Integritas, kata Menteri PU, tidak hanya berbicara mengenai hal-hal besar. Integritas justru diuji melalui keputusan sehari-hari: menjaga uang rakyat, menjaga mutu pekerjaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak serta berani mengatakan tidak terhadap setiap bentuk penyimpangan.

Setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan pun harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Belanja negara harus dilakukan secara efisien, terarah dan terukur, sementara pemborosan dan kebocoran harus dicegah sejak awal.

Insan PU juga dituntut bekerja cepat, tetapi tidak ceroboh; efisien, tetapi tidak mengorbankan mutu; serta mampu mencari jalan keluar tanpa mengambil jalan pintas yang melanggar ketentuan.

Menutup amanatnya, Menteri PU mengajak seluruh insan Pekerjaan Umum untuk bergerak bersama menghadirkan pembangunan yang berkualitas, berkeadilan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Itulah kemerdekaan yang harus kita jaga. Itulah Indonesia yang berdaulat. Itulah pembangunan yang adil,” pesannya.

Bagi Muhammad Ulwan Talaohu, penampilan perdana sebagai inspektur upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81 di lingkungan BPJN Maluku sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah pengabdian jajaran PU: bekerja bukan semata mengejar selesainya pekerjaan, tetapi memastikan setiap pembangunan meninggalkan manfaat nyata bagi rakyat.

Di tengah tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan seperti Maluku, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa jalan dan jembatan bukan hanya konstruksi beton dan aspal. Di baliknya ada mobilitas masyarakat, denyut ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan harapan untuk hidup yang lebih baik.

Kemerdekaan, pada akhirnya, bukan hanya diperingati melalui upacara. Kemerdekaan harus dirasakan melalui pembangunan yang hadir, bekerja dan memberi manfaat bagi seluruh rakyat. (ji1)