Jakarta, JejakInfo.id — Masyarakat Maluku yang tersebar di pulau-pulau besar hingga wilayah terluar masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Menjawab persoalan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa membawa langsung kebutuhan pembenahan fasilitas kesehatan daerah ke pemerintah pusat.

Tak tanggung-tanggung, dua agenda besar diperjuangkan sekaligus, yakni renovasi total RSUD dr. M. Haulussy sebagai rumah sakit rujukan utama dan rehabilitasi 141 Puskesmas yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Perjuangan itu disampaikan Lewerissa saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan II Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur meminta dukungan penuh Kementerian Kesehatan agar program pembenahan infrastruktur kesehatan di Maluku dapat menjadi prioritas untuk direalisasikan pada 2027.

Bagi Lewerissa, persoalan kesehatan di Maluku tidak bisa dipandang sama dengan daerah lain. Karakteristik wilayah kepulauan, jarak antarpulau, keterbatasan transportasi serta belum meratanya fasilitas kesehatan menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan dan dukungan anggaran yang tepat.

Salah satu perhatian utama adalah kondisi RSUD dr. M. Haulussy yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan utama masyarakat Maluku. Pemerintah Provinsi menilai pembenahan secara menyeluruh diperlukan agar rumah sakit tersebut mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan, termasuk pelayanan medis spesialistik.

"Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah serta besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Maluku yang tersebar di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027," tegas Lewerissa.

Pemprov Maluku juga telah menyiapkan konsep penguatan layanan dengan mengoptimalkan fungsi RSUD dr. M. Haulussy dan menjadikan RSUD dr. Ishak Umarella sebagai fasilitas penyangga.

Kedua rumah sakit yang berjarak sekitar 20 menit tersebut diharapkan dapat saling melengkapi. Dengan pembagian fungsi pelayanan yang tepat, pengembangan fasilitas dan ketersediaan dokter spesialis dapat dilakukan lebih efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih layanan.

Sementara itu, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

141 Puskesmas Butuh Perhatian Serius

Perjuangan Gubernur tidak berhenti pada rumah sakit rujukan. Kondisi fasilitas kesehatan tingkat pertama juga menjadi perhatian serius.

Dalam audiensi tersebut, Lewerissa mengusulkan dukungan pembiayaan untuk rehabilitasi dan perbaikan 141 Puskesmas di seluruh Maluku.

Berdasarkan data teknis hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dari 141 Puskesmas tersebut, sebanyak 62 unit mengalami kerusakan ringan, 38 unit rusak sedang, dan 41 unit masuk kategori rusak berat.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah dalam membenahi pelayanan kesehatan di Maluku masih cukup besar.

Padahal, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan pertama yang paling dekat dengan masyarakat. Bagi warga di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil, keberadaan Puskesmas yang layak bahkan menjadi penentu utama untuk mendapatkan pertolongan medis tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit.

Karena itu, menurut Lewerissa, pembenahan fasilitas kesehatan tidak boleh hanya berpusat pada rumah sakit besar di perkotaan. Puskesmas di kecamatan dan pulau-pulau terluar juga harus mendapatkan perhatian yang sama.

Pemerintah Provinsi Maluku berharap Kementerian Kesehatan dapat memberikan dukungan konkret agar rehabilitasi fasilitas tersebut bisa dilaksanakan secara bertahap dan tepat sasaran.

Melalui audiensi ini, Lewerissa ingin memastikan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Maluku untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Jika usulan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy dan rehabilitasi 141 Puskesmas mendapat dukungan pemerintah pusat, langkah tersebut akan menjadi investasi penting bagi masa depan pelayanan kesehatan di Maluku.

Sebab, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, akses kesehatan bukan sekadar persoalan memiliki rumah sakit atau Puskesmas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan fasilitas itu tersedia, layak, memiliki tenaga medis memadai, dan mampu memberikan pertolongan ketika masyarakat membutuhkannya.

Inilah yang kini diperjuangkan Pemerintah Provinsi Maluku: agar jarak geografis dan keterbatasan fasilitas tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang layak. (ji2)