-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
JejakInfo.id 2026


Saumlaki, JejakInfo.id — Dua paket pekerjaan pembangunan ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di RSUD dr. P.P. Margretti Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), menyisakan persoalan pembayaran.
Meski pekerjaan telah selesai dan menjalani Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama, sisa anggaran sebesar Rp1,55 miliar disebut belum dicairkan.
Dua paket pekerjaan tersebut berlokasi di Ukurlaran, Kecamatan Tanimbar Selatan. Pembangunan ruang PICU dan NICU itu merupakan bagian dari program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
Dalam dokumen kontrak, paket pekerjaan tersebut tercatat dengan Nomor 800/RSUD-112/KNTRK.PICU/DAK/VIII/2021, tertanggal 16 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp2.422.215.000. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Eirene Citra Perkasa, yang saat itu dipimpin Direktris Theodora Grace Titiheru.
Sementara itu, Kepala RSUD dr. P.P. Margretti Saumlaki saat itu dijabat dr. Fulfuly Ch. E. Nunuary.
Pekerjaan pembangunan kedua fasilitas kesehatan tersebut telah dinyatakan menjalani serah terima pertama pada Rabu, 23 Maret 2022. Hal itu tercatat dalam berita acara PHO Nomor 800/RSUD-25.A/BA-PHO-NICU/III/2022 dan Nomor 800/RSUD-26.A/BA-PHO/R.PICU/III/2022.
Namun, persoalan muncul pada realisasi pembayaran. Dari keterangan yang diperoleh, pembayaran untuk kedua paket pekerjaan tersebut baru mencapai 75 persen. Akibatnya, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.550.000.000 yang belum dibayarkan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai penyelesaian kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah diserahterimakan tersebut.
Sebab, penyelesaian pekerjaan dan serah terima pertama menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan kontrak, sementara hak pembayaran penyedia harus dituntaskan sesuai ketentuan kontrak dan hasil pemeriksaan administrasi maupun teknis.
Hingga berita ini ditayang, belum ada penjelasan dari pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah mengenai alasan sisa pembayaran yang belum juga dicairkan. (ji7)

