Langgur, JejakInfo.id — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mencatat capaian menggembirakan dalam upaya menekan angka stunting. Hingga Mei 2026, prevalensi stunting di daerah itu turun drastis menjadi 12,07 persen, melampaui target nasional sebesar 14,2 persen.

Keberhasilan tersebut tidak diraih dalam waktu singkat. Pemerintah daerah bersama lintas sektor bergerak serempak memperkuat layanan kesehatan, pemenuhan gizi masyarakat, hingga edukasi pencegahan sejak dini.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, menegaskan stunting harus dicegah sejak awal sebelum anak mengalami gangguan pertumbuhan yang lebih berat.
“Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada prosesnya, mulai dari berat badan tidak naik, gizi kurang hingga gizi buruk. Itu yang kami cegah,” ujar Muhsin di Langgur, Rabu (20/5).

Berbagai langkah dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting, mulai dari pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, distribusi tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, hingga penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah juga menetapkan tiga wilayah di Kei Besar sebagai fokus penanganan stunting tahun 2026, yakni Ohoi Yam Timur, Banda Ely Rahan, dan Ohoi Mun.

Upaya tersebut semakin diperkuat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, empat dapur MBG telah beroperasi di wilayah Kei Kecil dan ditargetkan bertambah menjadi 39 dapur hingga akhir 2026 agar mampu menjangkau daerah-daerah terpencil.

Program MBG tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Ini menjadi penguat upaya percepatan penurunan stunting di Maluku Tenggara,” kata Muhsin.

Selain fokus pada perbaikan gizi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga mencatat capaian tinggi dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Mei 2026, lebih dari 29 ribu warga atau sekitar 32 persen penduduk telah memanfaatkan layanan tersebut.

Capaian itu menempatkan Maluku Tenggara sebagai daerah dengan realisasi Program CKG tertinggi di Provinsi Maluku.

Menurut Muhsin, program yang berjalan sejak Februari 2025 tersebut menjadi bagian dari perubahan pola layanan kesehatan, dari yang sebelumnya menunggu warga sakit menjadi mendorong masyarakat memeriksakan kesehatan lebih awal.

“Dulu orang datang ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Sekarang kita ingin masyarakat sehat datang untuk mencegah penyakit sebelum terlambat,” ujarnya.

Layanan CKG terbuka bagi seluruh masyarakat, baik peserta BPJS Kesehatan maupun nonpeserta. Untuk menjangkau warga di daerah terpencil, Dinas Kesehatan menerapkan sistem jemput bola hingga ke desa-desa pesisir, kawasan nelayan, dan sentra pertanian.

Meski mencatat hasil positif, tantangan di sektor kesehatan masih dihadapi pemerintah daerah. Dari 21 puskesmas yang ada, tiga di antaranya belum memiliki dokter dan hanya dua puskesmas yang memiliki dokter gigi.

“Standar nasional mengharuskan 13 jenis tenaga kesehatan di setiap puskesmas, tetapi kita belum sepenuhnya memenuhi itu,” ungkap Muhsin.

Sebagai langkah penguatan layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menempatkan enam dokter melalui skema penugasan khusus daerah guna menutupi kekurangan tenaga medis di sejumlah wilayah. (ji4)