Ambon, JejakInfo.id — Suasana rapat Mata Rumah Parentah Rehatta di Balai Saniri Negeri Soya, Minggu (1/3), mendadak memanas. Di tengah pembahasan penting terkait penentuan bakal calon Kepala Pemerintah Negeri (Raja) Soya, Rudolf Mezac Reno Rehatta justru memilih meninggalkan ruang sidang sebelum agenda utama dituntaskan.

Langkah walkout itu kini berbuntut tudingan serius. Sejumlah pihak menilai Reno telah menggiring opini publik dengan informasi yang dinilai tidak utuh, bahkan disebut sebagai bentuk penyesatan.

Polemik ini berawal dari pelaksanaan dua putusan Mahkamah Agung RI, masing-masing Nomor 2789/K/Pdt/2025 dan 543/K/TUN/2025, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan perkara perdata, permohonan kasasi atas nama Rudolf Mezac Reno Rehatta ditolak, sekaligus mewajibkan pembayaran biaya perkara. Putusan itu sekaligus menegaskan bahwa garis lurus Mata Rumah Parentah yang sah berada pada marga Rehatta yang ditunjuk oleh Kepala Mata Rumah Parentah/Rumah Tau Rehatta.

Sementara dalam perkara tata usaha negara, Mahkamah juga menyatakan permohonan kasasi pihak lain tidak dapat diterima dan memerintahkan pencabutan Surat Keputusan terkait jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Soya.

Menindaklanjuti amar putusan tersebut, Pemerintah Kota Ambon menerbitkan SK Nomor 78 tertanggal 30 Januari 2026 yang mengangkat Sandi Soplanit sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Soya. Ia mengemban tiga mandat utama: menjalankan roda pemerintahan, memfasilitasi pemilihan raja definitif, serta menjaga stabilitas negeri.

Gerak cepat dilakukan. Pada 9 Februari 2026, rapat perdana digelar bersama Saniri Negeri Soya. Hasilnya, Saniri melayangkan surat kepada Kepala Rumah Tau/Mata Rumah Parentah Rehatta agar segera menggelar rapat internal guna menindaklanjuti dua putusan Mahkamah Agung tersebut.

Undangan pun diedarkan untuk rapat 1 Maret 2026. Ada dua undangan berbeda: satu ditujukan kepada anak-anak Mata Rumah Parentah Rehatta, dan satu lagi khusus kepada Rudolf Mezac Reno Rehatta. Pihak Mata Rumah menjelaskan, perbedaan undangan itu menyesuaikan substansi agenda, terutama penyampaian hasil putusan Mahkamah Agung.

Namun, saat agenda baru dibuka, Reno langsung menginterupsi. Ia mempertanyakan perbedaan dua undangan serta kehadiran marga Rehatta lainnya. Andre Rehatta, penerima kuasa Kepala Rumah Tau Rehatta, menjelaskan bahwa kewenangan menentukan siapa yang termasuk anak Mata Rumah Parentah berada pada Kepala Mata Rumah Parentah itu sendiri. Ia juga menegaskan bahwa undangan kepada Reno difokuskan pada penyampaian hasil putusan Mahkamah Agung Nomor: 543/K/TUN/2025.

Penjelasan itu rupanya tak memuaskan dikarenakan, ia tidak akan dilibatkan dalam agenda rapat anak-anak Mata Rumah Parentah Rehatta berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2789/K/Pdt/2025. Reno pun memilih keluar dari ruang rapat sebelum musyawarah penentuan satu bakal calon Kepala Pemerintah Negeri Soya dilanjutkan.

Rapat tetap berjalan hingga agenda inti dibahas. Pihak Mata Rumah Parentah menilai keputusan Reno meninggalkan forum, lalu menyampaikan keterangan berbeda kepada media, sebagai tindakan yang tidak mencerminkan keseluruhan proses yang terjadi di dalam rapat.

“Dinamika sudah berada pada titik terang pasca putusan Mahkamah Agung. Proses berjalan sesuai mekanisme hukum dan adat,” tegas Andre Rehatta.

Ia menegaskan, bahwa rapat Mata Rumah Parentah pun berlangsung dan berakhir pada penentuan satu bakal calon Raja, yakni: Herve Rene Jones Rehatta. Dan hasilnya akan disampaikan kepada Pj Kepala Pemerintah Negeri Soya melalui Saniri BPD Negeri Soya.

Selanjutnya ia meminta Reno Rehatta untuk tidak memberikan pernyataan diluar yang dapat mempengaruhi arah dan keputusan yang sudah berlangsung secara demokratis. 

"Ini bentuk penyesatan, dan pengaburan terhadap keputusan yang sudah dijalankan. Kita ini ingin membangun Negeri Soya dengan hati, bukan dengan syawat politik, untuk mencari untung dari jabatan. Itu sama sekali tidak pernah ada dalam benak kami, anak-anak Negeri Soya," pungkasnya. (ji5)