Ambon, JejakInfo.id — Bekas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Maluku, Elia Ronny Sianressy, mengingatkan elite Partai Golkar agar tidak mengorbankan keutuhan partai demi ambisi politik kelompok maupun individu.

Penegasan itu disampaikan menyikapi dinamika musyawarah daerah (Musda) Golkar di sejumlah kabupaten/kota di Maluku yang diwarnai gejolak dan berpotensi memicu perpecahan antarkader.

Menurut Sianressy, dinamika dan perbedaan pendapat merupakan hal lumrah dalam perjalanan Partai Golkar sebagai organisasi politik besar. Namun, perbedaan tersebut semestinya menjadi kekuatan untuk memperkokoh partai, bukan justru dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan.

“Golkar tidak tabu dengan dinamika dan perbedaan. Justru dari dinamika itulah Golkar tumbuh menjadi partai besar. Tetapi, jangan sampai perbedaan itu membuat sesama kader terpecah belah,” tegasnya.

Ia berharap Musda X DPD II Partai Golkar Kota Ambon yang dijadwalkan berlangsung kembali pada Sabtu 10 Oktober 2026 menjadi momentum konsolidasi untuk menyatukan seluruh kekuatan kader.

Menurutnya, Ambon merupakan barometer politik di Maluku. Karena itu, setiap persoalan dalam Musda harus dikelola secara bijaksana agar tidak menimbulkan luka berkepanjangan di internal partai.

“Kalau perbedaan di Kota Ambon tidak dikelola dengan baik, saya khawatir Golkar justru hancur berkeping-keping karena ulah kadernya sendiri,” ujarnya.

Sianressy juga meminta dua bakal calon Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, Ely Toisutta dan Steven Izaac Risakotta, duduk bersama dan membicarakan masa depan partai dari hati ke hati.

Ia menilai kedua kader tersebut memiliki perhatian terhadap eksistensi dan perkembangan Golkar di Kota Ambon. Karena itu, persaingan memperebutkan jabatan ketua seharusnya tidak menghilangkan semangat persaudaraan dan kepentingan bersama.

Meski demikian, secara pribadi Sianressy berpandangan Steven lebih tepat menduduki posisi Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, sementara Ely dinilainya dapat berperan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

“Sejujurnya, berdasarkan pandangan objektif maupun subjektif saya, jabatan ketua lebih tepat diberikan kepada Bung Steven Risakotta. Ibu Ely juga sangat pas berada pada posisi Ketua Dewan Pertimbangan. Itu lebih elegan, apalagi Ibu Ely juga memikul tanggung jawab sebagai Wakil Wali Kota Ambon,” ungkapnya.

Ada Upaya Ganjal Steven

Di tengah persaingan tersebut, Sianressy turut menyoroti informasi yang menyebut adanya dugaan upaya sejumlah elite Golkar di tingkat Kota Ambon maupun Provinsi Maluku untuk menghambat pencalonan Steven Izaac Risakotta.

Informasi yang diterimanya menyebutkan, persoalan ketidakhadiran Steven saat pengembalian berkas pendaftaran diduga menjadi salah satu celah yang dipersoalkan.

Padahal, Steven telah memberikan mandat kepada timnya untuk mengembalikan berkas pendaftaran. Ketidakhadirannya disebut karena sedang mengikuti agenda resmi di Jakarta yang tidak dapat ditinggalkan.

Sianressy juga menyinggung proses Musda X yang berlangsung pada 30 April 2026, ketika Steven disebut menjadi calon tunggal Ketua DPD II Golkar Kota Ambon dan telah melalui proses verifikasi.

Menurutnya, persoalan administratif dalam pengembalian berkas semestinya diselesaikan secara proporsional. Jika terdapat dokumen yang belum lengkap, panitia dapat menyampaikan kekurangan tersebut agar dilengkapi sesuai ketentuan.

“Kalau sampai ada upaya mengganjal Steven hanya karena faktor ketidakhadiran saat pengembalian berkas, itu sangat konyol,” tegasnya.

Ia meminta Steering Committee bekerja objektif, profesional, dan tidak memihak kepada kepentingan kandidat tertentu.

Sianressy menegaskan, pemeriksaan kelengkapan administrasi harus dibedakan dari verifikasi faktual yang dilakukan dalam tahapan Musda sesuai aturan organisasi.

“Yang dimaksud saat pengembalian berkas itu kan pemeriksaan daftar kelengkapan. Kalau ada berkas yang kurang dan perlu dilengkapi, masih bisa dikoordinasikan dengan pihak yang memberikan mandat, sepanjang sesuai ketentuan,” jelasnya.

Ia memperingatkan, apabila Musda dikelola berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, bukan tidak mungkin gejolak serupa yang pernah terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya kembali terulang di Kota Ambon.

Persoalan Dana Musda Ikut Disorot

Selain persoalan pencalonan, Sianressy juga menyoroti masalah pendanaan Musda X Golkar Kota Ambon yang diskors pada 30 April 2026.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam persoalan tersebut, panitia sempat menghadapi kekurangan dana untuk kelancaran pelaksanaan Musda. Panitia kemudian berkoordinasi dengan Steven, yang saat itu disebut sebagai calon tunggal Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, untuk membantu kebutuhan kegiatan.

Steven dikabarkan menyanggupi permintaan tersebut. Hanya saja ada oknum di internal Golkar Ambon insial SR yang diduga terlibat dalam upaya menghadang proses pencalonan Steven.

Padahal SR pernah kecipratan dana dari Steven senilai Rp5 juta. Informasi yang beredar menyebutkan adanya bukti transaksi perbankan senilai Rp3 juta, disertai penyerahan dana Rp2 juta secara langsung.

Saat dikonfirmasi, SR mengakui adanya penyerahan dana dari calon ketua tersebut. Namun, ia menyatakan dana itu bukan diberikan untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk panitia. Ia juga menyebut persoalan tersebut telah diketahui rekan-rekannya di Steering Committee.

Pernyataan itu berbeda dengan informasi lain yang diterima mengenai tujuan penyerahan dana tersebut. Informasi yang mengaitkan dana dengan kepentingan pribadi SR disebut bersumber dari komunikasi awal seorang pengurus Golkar Ambon berinisial AT.

Sianressy menyayangkan apabila bantuan yang diberikan untuk mendukung kelancaran agenda partai justru berujung pada persoalan internal dan kecurigaan.

Ia menegaskan, Steering Committee harus mampu menjaga integritas serta menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Jangan manfaatkan orang. Kalian harus objektif dan rasional dalam menjalankan tugas. Jabatan Ketua DPD itu apa sih, tetapi lihat juga niat tulus kader yang ingin membangun Partai Golkar,” sesalnya.

Bagi Sianressy, Musda seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat persatuan dan menentukan kepemimpinan berdasarkan aturan organisasi, bukan arena pertarungan ambisi yang berisiko merusak kepercayaan antarkader.

"Sebesar apa pun kepentingan politik yang dipertaruhkan, keutuhan Partai Golkar tetap harus menjadi prioritas," tandasnya. (ji7)