Jakarta, JejakInfo.id — Laut bukan sekadar batas wilayah bagi Kabupaten Maluku Tenggara. Di balik hamparan perairannya, tersimpan potensi ekonomi yang dinilai mampu menjadi sumber pertumbuhan baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi itulah yang dibawa Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhamad Thaher Hanubun saat melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas pemanfaatan ruang laut dan pengembangan budidaya rumput laut di Maluku Tenggara. Bagi pemerintah daerah, sektor ini tidak boleh berhenti sebagai aktivitas produksi masyarakat pesisir, tetapi harus didorong menjadi bagian penting dari roda perekonomian daerah.

Bupati Thaher menilai, Maluku Tenggara memiliki modal alam yang kuat untuk mengembangkan budidaya rumput laut. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar dapat berkembang lebih cepat dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Diharapkan dari pertemuan ini, selain dapat meningkatkan produksi budidaya rumput laut, juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara,” ujar Thaher.

Menurutnya, pengembangan sektor kelautan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dukungan kebijakan, kemudahan dalam pemanfaatan ruang laut, perizinan, hingga penguatan sarana dan prasarana menjadi bagian penting agar potensi yang selama ini berada di pesisir dapat bergerak menjadi kekuatan ekonomi daerah.

Karena itu, audiensi dengan KKP menjadi langkah strategis Pemkab Malra untuk membuka ruang kerja sama yang lebih luas. Pemerintah daerah ingin memastikan pengembangan rumput laut tidak berjalan sendiri, tetapi mendapat dukungan kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik.

Bupati Thaher juga menegaskan bahwa orientasi pengembangan rumput laut bukan semata mengejar peningkatan produksi. Lebih jauh, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat pesisir menjadi pihak yang ikut menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut.

Jika dikelola secara serius dan berkelanjutan, budidaya rumput laut dinilai dapat menciptakan mata pencaharian, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus membuka peluang tumbuhnya usaha-usaha baru di daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah melihat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu kekuatan yang dapat menopang kemandirian fiskal Maluku Tenggara. Karena itu, peningkatan aktivitas ekonomi di sektor tersebut diharapkan pada akhirnya ikut memperluas sumber-sumber PAD.

Dalam audiensi itu, Bupati Thaher didampingi sejumlah pejabat KKP, antara lain Staf Khusus Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Modernisasi Armada Kapal Perikanan dan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Bambang Nariyono, Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Didit Eko Prasetiyo, serta Direktur Rumput Laut Nono Hartanto bersama sejumlah staf KKP.

Pertemuan tersebut memperlihatkan keseriusan Pemkab Malra dalam mendorong sektor kelautan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Pemerintah daerah tidak ingin potensi laut yang begitu besar hanya menjadi cerita tentang kekayaan alam, tetapi harus mampu diubah menjadi nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Pemkab Malra pun berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan KKP agar pengelolaan sumber daya kelautan dapat dilakukan secara berkelanjutan, memiliki nilai tambah, dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Bagi Maluku Tenggara, rumput laut kini bukan sekadar komoditas pesisir. Jika mendapat dukungan kebijakan dan pengelolaan yang tepat, komoditas tersebut berpeluang menjadi salah satu pintu masuk menuju ekonomi daerah yang lebih kuat dengan masyarakat pesisir sebagai penerima manfaat utamanya dan PAD sebagai salah satu hasil akhirnya. (ji1)