Ambon, JejakInfo.id – Hampir satu dekade berlalu, tetapi persoalan jalan rusak di Semenanjung Latuhalat, Kota Ambon, belum juga menemukan ujung penyelesaian.

Setiap hari, warga harus melewati ruas jalan yang kondisinya semakin memprihatinkan. Aspal yang mengelupas, badan jalan yang rusak dan sejumlah titik yang mulai terancam longsor menjadi pemandangan yang seolah sudah dianggap biasa.

Padahal, ruas tersebut merupakan jalan provinsi yang menjadi salah satu urat nadi pergerakan masyarakat di kawasan Semenanjung Latuhalat.

Ironisnya, kerusakan itu terjadi di wilayah yang juga menjadi bagian penting dari aktivitas pemerintahan dan pariwisata di Maluku.

Sejumlah fasilitas milik Pemerintah Provinsi Maluku berada di kawasan tersebut. Begitu pula dengan objek-objek wisata yang dikelola pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kota Ambon.

Ruas jalan itu juga bukan jalur yang luput dari perhatian para pejabat. Kendaraan pejabat pemerintah maupun anggota DPRD kerap melintas di jalur yang sama. Namun bagi warga, keberadaan para pejabat yang datang dan pergi belum berbanding lurus dengan perubahan kondisi jalan.

Keluhan pun terus bergulir. Steven Izaac Risakotta, salah satu warga asal Negeri Latuhalat yang ada di Jakarta, mengatakan kerusakan jalan bukan persoalan baru. Kondisinya terus memburuk dari waktu ke waktu, sementara penanganan yang diharapkan masyarakat tak kunjung terlihat secara berarti.

Menurut dia, terdapat sejumlah titik yang kini kondisinya semakin mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, kerusakan tersebut dikhawatirkan berkembang menjadi ancaman yang lebih besar hingga menyebabkan ruas jalan terputus.

“Ada beberapa titik jalan yang hampir roboh. Jika tidak tertangani, maka ruas jalan ini akan putus,” ujar Steven melihat kondisi jalan saat berada di Kota Ambon, baru-baru ini.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat di Semenanjung Latuhalat menuju pusat Kota Ambon. Ketika jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara, tetapi juga menyentuh hampir seluruh aktivitas warga.

Mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan sehari-hari, aktivitas ekonomi hingga akses terhadap pelayanan pemerintahan akan ikut terganggu.

Karena itu, warga meminta pemerintah tidak menunggu sampai kerusakan mencapai kondisi terburuk baru mengambil tindakan.

Steven memahami kondisi keuangan pemerintah yang saat ini tidak mudah. Namun, menurut dia, keterbatasan anggaran semestinya tidak menjadi alasan untuk membiarkan kerusakan terus melebar.

Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah penanganan secara bertahap, terutama pada titik-titik yang sudah masuk kategori rawan dan berpotensi memutus akses masyarakat.

“Tidak harus langsung diselesaikan secara total. Paling tidak ada kebijakan dan penanganan secara bertahap agar kerusakannya tidak semakin parah,” katanya.

Bagi warga, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar janji perbaikan, melainkan keberpihakan yang dapat dirasakan langsung di lapangan.

Sebab, jika jalan benar-benar putus, persoalannya tidak lagi sekadar tentang aspal yang rusak. Yang terancam adalah denyut kehidupan masyarakat di seluruh Semenanjung Latuhalat.

Steven menegaskan ruas tersebut merupakan satu-satunya jalur utama yang menghubungkan masyarakat Semenanjung Latuhalat dengan pusat Kota Ambon.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberi perhatian serius terhadap kondisi jalan tersebut.

“Jalur ini menjadi tumpuan masyarakat di wilayah sekitar,” ujarnya.

Harapan warga kini sederhana: sebelum jalan benar-benar putus dan masyarakat terisolasi, pemerintah turun tangan.

Sebab hampir sepuluh tahun adalah waktu yang terlalu panjang bagi masyarakat untuk terus menunggu jalan yang layak. Bagi warga Semenanjung Latuhalat, jalan bukan sekadar infrastruktur. Jalan adalah akses menuju sekolah, pasar, tempat kerja, pelayanan publik, dan kehidupan mereka sehari-hari.

Dan ketika akses itu perlahan-lahan runtuh, yang ikut dipertaruhkan bukan hanya badan jalan, tetapi juga masa depan aktivitas masyarakat yang bergantung padanya. (ji2)